Jayapura (ANTARA) - Polda Papua mengklaim penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati oleh Komisi Pemilu Umum (KPU) di 11 kabupaten di Provinsi Papua yang menggelar pilkada berjalan aman dan lancar.
"Sejauh ini situasi kamtibmas di 11 kabupaten aman dan kondusif. Personel TNI/Polri masih terus melakukan pengamanan, sehingga tahapan sesuai jadwal baik itu menjelang dan usai penetapan dapat berjalan dengan aman dan lancar," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Jayapura, Rabu petang.
Menurut dia, pengamanan Pilkada Serentak 2020 pada pentahapan penetapan dilakukan oleh 11 polres jajaran dengan menerjunkan sejumlah personel, namun hal itu tak lepas dukungan positif dari semua elemen masyarakat untuk ikut mensukseskan pesta demokrasi.
"Kami tidak bekerja sendiri tetapi semua ini berkat kerja sama dari semua elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda yang memiliki tanggung jawab untuk sama-sama menjaga situasi keamanan tetap aman dan kondusif," tutur-nya.
Menurut dia, sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang perubahan ketiga PKPU nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020.
"Sesuai jadwal tersebut, 23 September 2020 merupakan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati di 11 Kabupaten di Papua," ujar-nya.
11 kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di Papua yakni Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Peg. Bintang, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Boven Digoel.
"Dari ke 11 kabupaten tersebut perkuatan personel TNI/Polri baik ditingkat Polda maupun ditingkat Polres sedang melakukan pengamanan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," imbuh-nya.
Di masing-masing kabupaten tersebut, kata dia, memiliki tingkat kerawanan yang berbeda sehingga pengamanan-nya pun dilakukan, dimana perkuatan personel TNI/Polri juga disesuaikan pula dengan tingkat kerawanan-nya. "Kehadiran TNI Polri tentunya untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada tersebut harus aman," katanya.
Berkaitan dengan itu, Kamal meminta kepada semua pihak terutama yang mencalonkan diri agar saling menghormati keputusan serta aturan hukum yang berlaku. Apabila ada pihak yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan tahapan tersebut agar tidak memobilisasi massa dan melaporkannya melalui jalur hukum, tentunya ada waktu yang di berikan pihak penyelenggara agar dapat di tindak lanjuti ke PTUN, dan tidak melalui cara anarkis, sehingga pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu tetap berjalan lancar aktivitas masyarakat tetap terlaksana dengan baik.
"Selanjutnya para pasangan calon yang dinyatakan lolos akan ikuti pentahapan pencabutan nomor urut, agar tidak eforia berlebihan dengan mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak, mengingat saat ini negara kita sedang dilanda COVID-19. Mari kita tetap terus menerapkan protokol kesehatan dengan 3M+1T yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun, sehingga kita dapat terhindari penyebaran Corona," ujar dia mengimbau.
Kamal juga meminta kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial tentunya untuk memberikan informasi dan data yang jelas terkait dengan setiap proses tahapan Pilkada, jika ada hal- hal yang belum ada kepastian informasi tersebut, diharapkan untuk tidak menyebarkan informasi- informasi yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Jika hal ini dilanggar tentunya akan dikenakan sanksi tegas oleh penegak hukum sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Dan juga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memicu terjadinya konflik antarwarga maupun massa pendukung dari masing-masing pasangan calon," katanya.
