Pejabat kesehatan Papua nilai edukasi terkait bahaya COVID-19 masih lemah

Jayapura (ANTARA) - Pejabat Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) menilai informasi dan edukasi terkait penyebaran dan bahaya COVID-19 di wilayahnya masih lemah sehingga kebanyakan masyarakat tak paham dan menganggap enteng masalah itu.

"Melihat fenomena kasus yang sementara meningkat, dari data kasus positif corona ini sudah sangat banyak, kasus ini juga dipengaruhi dengan tatanan kehidupan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan juga Pemerintah Kota Jayapura," kata Kepala Bidang Respons Emergensi UP2KP, Darwin Rumbiak di Jayapura, Minggu.

Menurut dia, saran dari UP2KP tatanan kebiasaan baru boleh dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kota Jayapura, sehubungan dengan dampak perekonomian masyarakat, tetapi jangan hanya mengeluarkan status itu namun tidak disertai dengan edukasi yang baik kepada masyarakat.

"Kita lihat sistem informasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan, bagaimana melakukan atau melaksanakan tatanan baru ini sangat lemah. Pemahaman masyarakat itu tidak semua sama, kapasitas pendidikannya berbeda, ada yang pendidikannya tinggi, menengah bahkan ada yang di bawah sekali/rendah," ujarnya.

Dengan pemahaman dari pada masyarakat ini, kata dia, ada yang bisa mengerti dan ada yang tidak bisa mengerti dalam artian merasa bahwa informasi tidak tersampaikan dengan baik, sehingga mereka merasa bahwa informasi terkait penularan virus corona ini hanya hoaks saja.

"Kami dari UP2KP menyarankan kepada dinas terkait memberikan agar informasi dan edukasi kepada masyarakat itu lebih akurat dan terus menerus, jangan hanya sekali-kali saja, dan harus ditelusuri tempat-tempat tertentu yang menjadi kunjungan masyarakat," katanya.

Menurut dia, dengan itu masyarakat itu bisa melihat, membaca dan bisa menterjemahkan dengan baik, dengan demikian masyarakat bisa memproteksi dirinya dan juga memproteksi keluargannya dari ancaman virus corona.

"Informasi ini kan ada dua, ada yang visual dan ada yang non visual. Kalau informasi yang sifatnya non visual seperti pamflet-pamflet, spanduk dan sebagiannya, itu kan tidak semua orang membaca dan mengakses, kalau bisa informasi itu digembar-gemborkan baik di televisi, media masa dan media cetak," ujarnya.

Menurut dia, informasi itu harus berulang-ulang kali disampaikan supaya masyarakat itu bisa memahami dengan melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Lantaran, kalau dilihat secara nasional, Papua masuk urutan lima kasus COVID-19. Berarti kasusnya sangat tinggi.

"Harapan kami dari UP2KP, dinas-dinas terkait bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan bekerja sama dengan media cetak maupun media elektronik untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai penyebaran virus corona, agar masyarakat memahami dengan baik," katanya.