Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Pemerintah Republik Federal Jerman yang diwakili Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ menandatangani nota kesepahaman secara virtual terkait pencegahan korupsi guna mewujudkan good government.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Doren Wakerkwa, di Jayapura, Jumat, mengatakan Pemerintah Jerman melalui GIZ telah mendukung Pemerintah Republik Indonesia di bidang pencegahan korupsi sejak 2007 dalam proyek kerja sama bilateral Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC).
"Fase proyek saat ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Desember 2021, di mana pada fase ini Provinsi Papua, Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Merauke, Tambrauw, dan Sorong Selatan menjadi wilayah yang dipilih untuk mendapatkan dukungan bantuan teknis, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan," katanya.
Menurut Doren, berbagai bentuk kerja sama di Tanah Papua telah dilakukan dalam dua tahun ini, di antaranya pelaksanaan kajian Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan Papua Barat (bekerja sama dengan Seknas Fitra), lokakarya terkait pengembangan perizinan elektronik di Provinsi Papua Barat, pengembangan modul antikorupsi masyarakat adat (bekerjasama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat.
"Selain itu, GIZ terus mendukung upaya KPK RI dalam memastikan pengembangan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi," ujarnya.
Dia menjelaskan, pihaknya memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan, dan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI atau pun stakeholder lainnya guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua.
"Ada banyak kendala teknis baik masalah sumber daya manusia, teknologi atau pun lainnya yang diakibatkan oleh kondisi alam di Papua, namun tidak menyurutkan semangat berkarya lebih baik," katanya lagi.
Dia menambahkan, khusus organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terlibat secara aktif pada kegiatan ini adalah Dinas Kehutanan, Biro Layanan PBJ, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPKAD, Inspektorat, Dinas PTSP, Biro Hukum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kominfo.
Berita Terkait
Pemprov Papua ajak warga peduli hutan mangrove Kota Jayapura
Kamis, 25 April 2024 21:22
Melihat upaya pemerintah meningkatkan ekonomi Nelayan di Papua
Kamis, 25 April 2024 13:46
Pemprov Papua sebut RTRW salah satu upaya lindungi hutan
Kamis, 25 April 2024 13:26
Pemprov: 126 pokmaswas bantu awasi laut di Papua dari penggunaan peledak
Rabu, 24 April 2024 15:05
Pemprov Papua identifikasi potensi komoditas dorong ekspor
Rabu, 24 April 2024 15:04
Pemprov Papua: Harga bahan pokok di Kota Jayapura stabil
Selasa, 23 April 2024 16:51
Pemprov Papua: Organisasi Kalwedo berkontribusi nyata untuk pembangunan
Senin, 22 April 2024 17:01
Tokoh Adat Tabi harap masyarakat jaga kamtibmas jelang pilkada
Sabtu, 20 April 2024 17:57