Jayapura (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua mengharapkan, adanya kebijakan tentang makroprudensial (LTV/FTV) dan fiskal (insentif pajak) dapat mendorong perbaikan perekonomian melalui konsumai rumah tangga.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga di Jayapura, Jumat, mengatakan kebijakan ini dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan pihaknya agar dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi.
"Sebagai bank sentral Bank Indonesia juga membuat kebijakan akomodatif untuk mendorong roda perekonomian Indonesia,"katanya.
Menurut Naek Tigor, berbagai stimulus telah disuntikan ke dalam sistem ekonomi seperti penurunan "7 Days Repo Rate" menjadi 3,5 persen dan diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga kredit sehingga dapat meningkatkan permintaan kredit pada sistem keuangan.
"Kegiatan konsumsi yang tertahan juga tercermin dari meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) atau tabungan masyarakat umum di perbankan," ujarnya.
Dia menjelaskan tingginya pertumbuhan DPK tersebut diakibatkan masyarakat menahan kegiatan konsumsi karena adanya ketidakpastian dan pembatasan aktifitas pada 2020.
"Hal ini sejalan dengan kredit konsumsi yang menunjukkan perlambatan sejak awal 2020," katanya lagi.
Dia menambahkan fenomena tersebut juga terjadi di Provinsi Papua dengan DPK masyarakat secara umum meningkat dan jumlah kredit menurun.
Berita Terkait
Dispar optimistis kunjungan wisatawan ke Biak meningkat pada 2024
Sabtu, 20 April 2024 18:39
Satgas Damai Cartenz lakukan patroli keamanan di Pegunungan Bintang
Sabtu, 20 April 2024 18:22
Bawaslu Biak dukungan dana hibah Pilkada 2024 perkuat pengawasan
Sabtu, 20 April 2024 18:20
Tokoh Adat Tabi harap masyarakat jaga kamtibmas jelang pilkada
Sabtu, 20 April 2024 17:57
Koops Habema jaga stabilitas keamanan percepat bangun Papua
Sabtu, 20 April 2024 17:56
Polres Jayapura serahkan tiga pengedar narkoba antar-pulau ke Kejari
Sabtu, 20 April 2024 17:55
Dua anggota OPM Kodap III/Ndugama pimpinan Egianus Kogoya tertembak pasukan TNI
Sabtu, 20 April 2024 2:19
13 ribu KPM belum terima Bansos tahap satu
Sabtu, 20 April 2024 1:37