Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus 10 permohonan dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada Kamis ini.
"Ada 10 putusan hari ini," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono di Jakarta.
Sebanyak 10 perkara yang akan diputus tersebut, yakni perselisihan hasil pemilihan Bupati Belu, Bupati Kotabaru, Bupati Pesisir Barat, Bupati Bandung, Bupati Nias Selatan, Bupati Kabupaten Samosir, Bupati Kabupaten Malaka, Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Bupati Kabupaten Karimun dan Bupati Kabupaten Sumbawa.
Dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur seluruhnya digelar secara virtual atau dalam jaringan (daring) mengingat kondisi pandemi COVID-19 di Tanah Air belum melandai.
"Sidangnya semuanya daring. Para pihak hadir melalui online di lokasi masing-masing dan Majelis Hakim di ruang sidang MK," kata Fajar.
Jadwal sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut dijadwalkan akan berlangsung 18, 19 dan 22 Maret 2021 di ruang sidang pleno Gedung 1 MK.
Berita Terkait
Kasdam XVII/Cenderawasih pimpin sidang pantukhir 202 calon tamtama
Kamis, 18 April 2024 16:28
Kemenag Biak: Lebaran Idul Fitri ditentukan hasil sidang Isbat pemerintah
Rabu, 3 April 2024 13:35
KPK panggil Bupati Mimika Eltinus Omaleng jadi saksi sidang Tipikor
Selasa, 26 Maret 2024 19:52
46 pasangan Kota Jayapura ikut nikah massal dan sidang isbat
Rabu, 28 Februari 2024 11:56
Lukas Enembe hadiri sidang DPR Papua secara virtual
Jumat, 25 Agustus 2023 23:52
KPK: Terdakwa Lukas Enembe laik jalani sidang pemeriksaan hasil "second opinion" IDI
Selasa, 1 Agustus 2023 19:13
Pemprov Papua harap DPRP segera sidang APBD perubahan TA 2023
Kamis, 6 Juli 2023 14:09
Mayor Zulfikar meraih gelar doktor di Perbatasan RI-PNG
Selasa, 13 Juni 2023 18:31