Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) RI mengatakan peradilan umum merupakan institusi hukum yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat pada periode Januari hingga Mei 2021 dengan jumlah 452 pengaduan.
"Selama periode tersebut total ada 601 laporan yang diterima KY dan didominasi oleh peradilan umum," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta di Jakarta, Kamis.
Pada periode yang sama, KY menerima 42 laporan yang ditujukan kepada pengadilan agama, Mahkamah Agung 38 laporan, dan pengadilan niaga 18 pengaduan.
Selanjutnya, pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 15 aduan, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 14 aduan, pengadilan hubungan industrial delapan aduan, serta Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi masing-masing dua pengaduan.
"Sisanya 10 pengaduan masuk ke bagian lain-lain," katanya.
Selain itu, KY juga mendata sebanyak 1.011 laporan dan surat tembusan. Perinciannya laporan langsung ke KY sebanyak 177 melalui pos 296, dan pengaduan secara dalam jaringan (daring) 124 dan berdasarkan informasi sebanyak empat aduan.
"Untuk surat tembusan yang diterima KY sebanyak 410. Jadi, total sebanyak 1.011 laporan dan surat tembusan," ujar Sukma.
Dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), KY juga mengumumkan 10 provinsi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat.
Pertama, DKI Jakarta sebanyak 148 laporan, Jawa Timur 58, Sumatera Utara 57 aduan, 49 laporan di Jawa Barat, Jawa Tengah 25 laporan, serta Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan masing-masing 24 laporan.
Selanjutnya, KY menerima laporan dari Provinsi Riau sebanyak 22 aduan, Sulawesi Selatan 20 laporan, da 16 laporan dari Nusa Tenggara Timur.
Terkait dengan usulan sanksi, KY mendata sanksi ringan sebanyak 47, sanksi sedang 14, dan sanksi berat tiga usulan.
Dari hasil pleno menindaklanjuti laporan masyarakat, kata dia, sebanyak 35 terbukti dan 81 tidak terbukti.
Berita Terkait
Komisi Yudisial pembinaan hukum ke masyarakat adat Papua
Selasa, 26 Desember 2023 15:40
Komisi Yudisial harap 2024 masyarakat Papua dapat pelayanan hukum prima
Selasa, 26 Desember 2023 11:17
Komisi Yudisial harap akademisi aktif kawal peradilan di Papua
Rabu, 22 November 2023 20:10
KY hadir meningkatkan kepercayaan terhadap pengawasan kinerja hakim
Sabtu, 26 Agustus 2023 18:14
PN Jayapura: Penghubung KY di Papua meningkatkan mutu hakim
Kamis, 24 Agustus 2023 17:00
Komisi Yudisial pantau proses sidang kasus HAM Paniai
Rabu, 21 September 2022 15:17
Mahkamah Agung tunggu penjelasan resmi KPK terkait OTT hakim PN Surabaya
Kamis, 20 Januari 2022 12:47
Seorang calon hakim agung mundur seleksi kualitas diadakan KY
Selasa, 11 Januari 2022 14:40