Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertepatan dengan dua tahun masa pemerintahan mereka yang secara umum dinilai berada di atas rata-rata.
“Menurut saya, semuanya (kinerja Jokowi-Amin Ma’ruf) di atas rata-rata. Kalau rata-rata penilaian masyarakat 50, di atas itu, 55 menjelang 60-an,” kata Asrinaldi saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Menurut Asrinaldi, penilaian terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 hingga sekarang tidak dapat dilepaskan dari konteks pandemi COVID-19. Memasuki awal 2020, pandemi yang melanda seluruh dunia itu menjadi tantangan bagi pemerintah.
Dari segi ekonomi khususnya, lanjut Asrinaldi, pandemi memberi dampak yang besar terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat.
“Pandemi sangat memberatkan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Indonesia pada saat itu,” ucap Asrinaldi.
Dengan begitu, selama pandemi kinerja pemerintah memang menjadi perhatian masyarakat, terlebih ketika diketahui terjadinya resesi perekenomian di Indonesia.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi atau tumbuh minus sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Namun setelahnya, tepatnya pada triwulan II-2021 terhadap triwulan sebelumnya, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh sebesar 3,31 persen.
Menurut Asrinaldi, pencapaian positif itu menjadi catatan penting dalam mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sejauh ini.
Selain dari segi ekonomi, Asrinaldi juga mengapresiasi kinerja pemerintah di bidang keamanan, meskipun gejolak terorisme di Indonesia masih dapat dirasakan keberadaannya.
“Dari segi keamanan, saya pikir, apresiasinya positif karena memang banyak peristiwa penangkapan dugaan aktor teroris, di Poso dan Papua pun berhasil ditangani,” jelas Asrinaldi.
Namun, ia juga menyoroti penegakan hukum di Indonesia selama 2 tahun belakangan. Asrinaldi menilai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu untuk direvisi oleh pemerintah karena berpengaruh terhadap pembatasan kebebasan masyarakat dalam berpendapat ataupun berekspresi.
Begitu pula terkait pemberantasan korupsi, permasalahan itu tidak boleh diabaikan sebagai catatan evaluasi yang harus dibenahi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Dengan demikian, menurut pengamatan Asrinaldi, kinerja Jokowi dan Ma’ruf Amin selama 2 tahun belakangan ini memuat nilai plus dan minus. Namun secara umum, kinerjanya berada di atas rata-rata dan diharapkan terus meningkat.
