Sorong, Papua Barat (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong agar pelabuhan rakyat Kota Sorong, Papua Barat, yang menjadi pelabuhan penyeberangan menuju Raja Ampat dikelola dan menjadi aset pemerintah kota setempat.
"Aspirasi yang kami peroleh dari Pemkot Sorong yakni pelabuhan rakyat yang selama ini menjadi kewenangan perhubungan pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah setempat agar dikelola guna peningkatan pendapatan daerah," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen yang dihubungi dari Sorong, Senin.
Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah meninjau pelabuhan rakyat Kota Sorong saat melakukan kunjungan kerja melakukan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Menurut dia, sisi darat pelabuhan tersebut dikelola oleh Dirjen Perhubungan Darat dan bagian laut oleh Dirjen Perhubungan Laut.
Dan Pemerintah Kota Sorong mengharapkan dikelola oleh daerah sehingga ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kami akan menyamakan aspirasi Pemkot Sorong tersebut dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan dan mudah-mudahan ini dapat terealisasi," tambah dia.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong, Paul Yawan yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan surat secara resmi kepada Kementerian Perhubungan meminta agar pelabuhan rakyat diserahkan untuk dikelola Pemkot Sorong.
Dengan demikian, kata dia, pendapatan daerah akan meningkat karena pelabuhan rakyat adalah pelabuhan angkutan penyeberangan laut ke seluruh wilayah Papua Barat terutama Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia.
"Mudah-mudahan dengan dorongan dari DPD RI, Kementerian Perhubungan dapat mengalihkan pelabuhan rakyat untuk dikelola Pemerintah Kota Sorong," ujarnya.
Berita Terkait
Raker LLDIKTI XIV sebut 13.760 mahasiswa Papua terima beasiswa pendidikan
Senin, 22 April 2024 18:23
Pemkab Jayapura-Pemprov Jabar kerja sama pelayanan digital pegawai
Minggu, 31 Maret 2024 10:46
PLN beri penerangan 177 pelanggan di Papua dan Papua Barat
Kamis, 14 Maret 2024 12:29
Pemkab Jayapura tetapkan 25 kampung prioritas penanganan stunting 2024
Rabu, 28 Februari 2024 16:20
Bulog: Baru 24 persen beras bantuan pangan tersalurkan di Papua
Jumat, 23 Februari 2024 2:51
PUPR Mimika telah aliri air bersih Distrik Mimika Barat Jauh
Kamis, 22 Februari 2024 17:15
Pemkot Jayapura: Keberadaan pers sangat strategis di berbagai aspek
Jumat, 9 Februari 2024 13:36
Perum Bulog: Baru 10 persen KPM menerima bansos beras di Tanah Papua
Senin, 5 Februari 2024 18:56