Jayapura (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyebutkan bakal melakukan survei terhadap masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran sehingga dapat menjadi program ke depannya untuk itu diharapkan adanya deteksi sejak dini dan kesadaran dari diri sendiri.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame kepada Antara di Jayapura, Minggu, mengatakan memang di Bumi Cenderawasih belum dilakukan survei kepada masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran.
“Untuk itu sangat penting dilakukan survei terlebih dahulu sehingga nantinya bantuan-bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran,” katanya.
Menurut Robby, penyakit yang menjadi perhatian yakni Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, kolestrol, asam urat, jantung dan beberapa lainnya.
“Kami masih fokus dengan PTM karena berdasarkan data penyakit ini cukup banyak membunuh Orang Asli Papua (OAP),” ujarnya.
Dia menjelaskan memang gangguan pendengaran kini menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga di daerah juga akan tetap menjalankan arahan-arahan dan kebijakan yang dilakukan.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar segera melakukan pemeriksaan dini jika mengalami gangguan pendengaran. Karena dengan begitu dapat memberi kesempatan bagi penyandang gangguan pendengaran untuk memperoleh kembali fungsi-fungsi pendengaran,” katanya lagi.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Eva Susanti mengatakan World Report On Hearing 2021 melaporkan, sekitar 1,5 miliar penduduk dunia mengalami gangguan pendengaran, sebanyak 430 juta orang di antaranya memerlukan layanan rehabilitasi untuk gangguan pendengaran bilateral yang dialami.
“Tanpa penanggulangan yang intensif, diperkirakan sekitar 2,5 miliar penduduk dunia akan mengalami gangguan pendengaran pada 2050. Sekitar 700 juta orang diperkirakan membutuhkan rehabilitasi dan alat bantu dengar,” katanya.
