Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua mengajak berbagai pemerintah daerah (pemda) setempat ikut berkontribusi mencegah terjadinya korupsi, melalui kerja sama yang baik semua pihak di "Bumi Cenderawasih".
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Suzana Wanggai di Jayapura, Kamis, mengatakan sejak 2016 melalui Undang-Undang KPK, pencegahan korupsi di delapan area intervensi terus dilakukan. Provinsi Papua termasuk salah satu provinsi yang menjadi prioritas KPK untuk hal tersebut.
“Kami menganggap pelaksanaan kegiatan ini sangat penting sebagai wujud dan komitmen untuk melaksanakan upaya-upaya program pencegahan korupsi terintegrasi,” katanya.
Menurut Suzana, melalui rapat koordinasi (rakor) tersebut akan semakin memperkuat dan mempercepat program pencegahan korupsi yang berpola dan terencana yang dilaksanakan di masing-masing pemda.
“Hal ini guna mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya di Papua,” ujarnya.
Dia mengharapkan rakor tersebut menghasilkan suatu komitmen yang dapat diterapkan di seluruh daerah, sebab pencegahan korupsi merupakan tanggungjawab semua pihak.
“Kami juga sampaikan terima kasih ke KPK yang mendampingi Pemprov Papua dan kabupaten/kota di Papua dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang lebih baik, tertib dan transparan serta akuntabel,” katanya.
Sebelumnya, dilakukan Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Papua pada 2023, yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Papua, kepala OPD di lingkungan Pemprov Papua serta instansi terkait lainnya yang bertempat di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
