Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura yang telah berhasil mewujudkan 100 persen masyarakat di daerah itu tidak lagi atau bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Suzana Wanggai di Jayapura, Kamis, mengatakan kota Jayapura merupakan daerah kedua di tanah Papua yang telah mencapai 100 persen kampung dan kelurahan stop BABS setelah Kabupaten Biak Numfor.
"Kami memberikan apresiasi kepada Pemkot Jayapura atas keberhasilan deklarasi 100 persen stop BABS," katanya di sela-sela upacara peringatan HUT ke-114 Kota Jayapura, Rabu.
Menurut Wanggai, perilaku buang air besar sembarangan tidak dapat disepelekan karena itu akan berdampak negatif pada Kesehatan masyarakat khususnya anak-anak.
"Sebaik apapun makanan bergizi yang diberikan kepada anak-anak namun jika kesehatan lingkungannya buruk maka dapat mempengaruhi kesehatan mereka," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada kementerian terkait yang secara intensif melakukan sinergi dan kerja sama dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang juga mendukung percepatan pembangunan di Papua.
"Melalui deklarasi stop buang air besar sembarangan tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat menimbulkan efek positif kepada daerah lainnya untuk segera mendorong tercapainya stop BABS di Tanah Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk mencapai target dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yaitu nol persen buang air besar sembarangan.
"Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka buang air besar sembarangan di Indonesia masih menyentuh angka 5,69 persen pada 2021," ujarnya.
Dia mengatakan salah satu akar masalah utama masih tingginya angka buang air besar sembarangan adalah lemahnya komitmen dan rendahnya prioritas sehingga hal tersebut berdampak pada kurangnya inovasi skema pendanaan di level daerah dan masyarakat.
Selain itu, kata dia, tidak optimalnya kolaborasi lintas sektor dan kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas petugas kesehatan yang berdampak pada kurangnya inovasi skema pendanaan di level daerah di masyarakat.
Pihaknya berharap melalui deklarasi stop buang air besar sembarangan tingkat kabupaten/kota dapat menimbulkan efek positif kepada daerah lain untuk mendorong tercapainya stop BABS Di Tanah Papua.
"Terutama dapat menjadi penguatan gerakan bersama para bupati dan wali kota di Provinsi Papua untuk lebih giat lagi menuntaskan BABS di daerah masing-masing," katanya.*
