Jayapura (ANTARA) - Kepolisian Daerah Papua Tengah menyiagakan sebanyak 1.614 personel Polri dan TNI untuk mengamankan delapan kabupaten menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada serentak 2024.
Sebanyak 1.614 personel gabungan yang disiagakan itu terdiri dari 1.229 personel Polda Papua Tengah, 100 personel Brimob Polda Papua, 100 personel Brimob Pastiga, dan 185 personel TNI.
Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare di Nabire, Rabu mengatakan, ribuan personel TNI-Polri itu disiagakan untuk menjaga stabilitas keamanan setelah putusan MK.
Saat ini delapan Polres di wilayah hukum Polda Papua Tengah berada dalam status siaga.
Polda Papua Tengah tidak mengklasifikasi daerah berdasarkan tingkat kerawanan, namun memastikan semua personel telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang akan terjadi.
"Situasi bisa berubah sewaktu-waktu, dan kami harus siap menghadapi dengan segala skenario,"kata Brigjen Pol Alfred.
Diakui, dalam melaksanakan pengamanan, anggota melakukan dengan pendekatan humanis, namun tindakan tegas akan diambil terhadap individu atau kelompok yang berusaha mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Masyarakat diharap tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi kebenarannya, karena TNI-Polri berkomitmen untuk bekerja maksimal demi memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga," tegas Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare.
Wilayah hukum Polda Papua Tengah meliputi Polres Nabire,Polres Dogiay,Polres Deiyai,Polres Paniai,Polres Intan Jaya,Polres Puncak dan Polres Puncak Jaya.
