Jayapura (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar instansi di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw guna membangun sistem perlindungan dan tanggap darurat yang kokoh.
Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa di Jayapura, Senin, mengatakan dengan mempererat sinergi lintas sektor guna menunjukkan komitmen bersama menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
“Pada Kamis (12/6) kami mengelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Konsulat Republik Indonesia (KRI) Vanimo, Papua Nugini serta instansi terkait lainnya guna penyusunan rencana kontinjensi bagi wilayah kerja setempat,” katanya.
Menurut Puspa, FGD yang diselenggarakan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi krisis dan keadaan darurat yang dapat terjadi di Papua Nugini.
“Seperti diketahui bahwa saat ini Papua Nugini masih dikategorikan sebagai wilayah rawan. Oleh sebab itu kami memperkuat kolaborasi dan koordinasi melalui rencana kontinjensi,” ujarnya.
Dia menjelaskan di mana rencana kontinjensi tersebut merupakan salah satu bagian dari strategi perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja dan bermukim di wilayah tersebut.
“Adapun beberapa isu strategis yang dibahas dalam forum ini mencakup pemetaan jalur evakuasi darat, laut, dan udara sebagai bagian dari mitigasi keselamatan WNI di wilayah lintas utara, tengah, dan selatan Papua Nugini, melalui dukungan PLBN yang ada,” katanya lagi.
Dia menambahkan selain itu pada kegiatan FGD pihaknya juga membahas penguatan kerja sama di bidang kesehatan, seperti rencana pembentukan layanan rumah sakit rujukan bagi warga negara Papua Nugini yang membutuhkan perawatan di Indonesia, serta pengurusan BPJS Ketenagakerjaan bagi WNI yang bekerja di Papua Nugini untuk mempermudah akses layanan kesehatan.
“Kami siap menjadi simpul koordinasi dalam mendukung rencana kontinjensi yang terstruktur dan responsif namun peran aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri,” ujarnya lagi.
Dia menjelaskan dengan membuat rencana kontinjensi ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi WNI.
“Khususnya juga bagi masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan dan sektor informal lainnya di Papua Nugini,"katanya.
