Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan setempat menyebut program penanaman padi dapat menjaga ketahanan pangan yang kini tengah digaungkan pemerintah sebagai salah satu program strategis pemerintah bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Pegunungan Sem Kepno di Wamena, Minggu mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di delapan kabupaten untuk sama-sama mensukseskan program nasional penanaman padi tersebut.
“Kabupaten Jayawijaya sesuai informasi telah melakukan penanaman padi di lahan seluas 112 hektar dan telah ditambah 40 hektar awal tahun 2025 hingga kini," katanya.
Menurut Sem, penanaman padi jika dilakukan serentak di delapan kabupaten maka kebutuhan pangan daerah tidak perlu didatangkan dari luar.
"Karena penanaman yang tidak serempak, sehingga menyebabkan kebutuhan pangan khususnya beras masih didatangkan dari luar Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dia menjelaskan pola pikir masyarakat di Papua Pegunungan harus terus diarahkan untuk menanam padi, selain sebagai sumber pangan tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Pemerintah provinsi siap memfasilitasi penjualan beras baik di dalam maupun ke luar Papua Pegunungan kalau diperlukan, bahkan hingga kini kami sedang membuka komunikasi dengan PT Freeport Indonesia untuk pengiriman hasil bumi petani,” katanya lagi.
Dia menambahkan pangan nasional seperti padi harus dikembangkan di daerah, selain pangan lokal seperti umbi-umbian.
“Baik umbi-umbian maupun padi harus ditanam di wilayah Papua Pegunungan, selain sebagai program nasional tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya lagi.
Provinsi Papua Pegunungan mencakup delapan kabupaten yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah (Mamteng), Nduga, Pegunungan Bintang (Pegubin), Tolikara, Yalimo dan Yahukimo.
