Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan mendorong pergantian 25 kepala distrik daerah setempat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Atenius Murib-Ronny Elopere memberikan surat keputusan (SK) pelaksana tugas (Plt) 25 kepala distrik di Lingkungan Pemkab Jayawijaya.
Bupati Jayawijaya Atenius Murib di Wamena, Kamis mengatakan pergantian kepala distrik sesuatu yang biasa dan wajar dalam pemerintahan.
“Pergantian ini sesuatu yang wajar dalam birokrasi guna memberikan suasana iklim yang baru dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut dia, SK pelaksana tugas kepala distrik pun ada batas waktunya kurang lebih tiga bulan ke depan. Seandainya mereka mampu maka bisa dilanjutkan, ketika tidak mampu maka bisa digantikan oleh lainnya.
“Kami harap 25 kepala distrik yang menerima SK pelaksana tugas ini dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab sehingga pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya berjalan baik,” ujarnya.
Dia menjelaskan supaya pejabat yang baru untuk berkoordinasi dengan pejabat lama di distrik supaya roda pemerintahan terus berjalan dengan optimal.
“Kami berharap agar bapak/ibu setelah terima SK ini, berkoordinasi dengan pejabat yang lama. Roda pemerintahan itu harus berputar, berganti dan pejabat yang lama terima kasih atas dedikasi nya selama ini,” katanya.
Dia menambahkan dalam sebuah organisasi pemerintahan estafet kepemimpinan harus terus di evaluasi, menciptakan iklim kerja yang baru mulai dari tingkat kabupaten, distrik hingga kampung.
“Kami harap kepala distrik supaya bekerja sesuai dengan arahan pimpinan sehingga sinergitas dalam sebuah kebijakan dari atas hingga bawah berjalan sesuai apa yang diharapkan,” ujarnya.
Dia menegaskan dalam waktu dekat akan mengevaluasi kinerja dari beberapa kepala kampung guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam waktu dekat juga kami akan umumkan pelaksana tugas kepala kampung. Kami tidak mau mendengar bahwa kepala kampung mengakui dana kampung adalah uang mereka, dana itu masuk dalam hitungan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD,” katanya.
