Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat menggelar pertemuan koordinasi lintas instansi guna membahas rencana ekspor kayu olahan jenis merbau dengan tujuan Pelabuhan Shanghai, Tiongkok, yang dijadwalkan pada Agustus 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Hartati Sofia Iwanggin di Jayapura, Jumat, mengatakan pertemuan yang dilakukan ini sangat penting guna mendorong pertumbuhan ekspor dan peningkatan ekonomi daerah.
"Pada Kamis, (3/7) kami bersama instansi terkait lainnya dan PT. Semarak Dharma Timber melakukan rapat koordinasi persiapan ekspor kayu olahan yang direncanakan dikirim melalui Pelabuhan Jayapura pada Agustus mendatang," katanya.
Menurut Hartati, pihaknya sangat mendukung dengan adanya kegiatan ekspor tersebut hanya saja semua harus dilakukan sesuai dengan SOP.
"Untuk itu kami meminta agar komunikasi serta kerjasama antar instansi terkait perlu ditingkatkan," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan begitu kegiatan ekspor dari Provinsi Papua diharapkan juga dapat memberikan dampak nyata kepada sektor perekonomian masyarakat Papua melalui pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.
"Sinergitas dengan berbagai instansi terkait juga diharapkan dapat menumbuhkan potensi-potensi komoditas ekspor lainnya yang dapat dilakukan melalui Pelabuhan Jayapura Papua," katanya.
Sementara itu, Terminal Head Peti Kemas Jayapura, Agus Setiawan Nazar mengatakan pihaknya siap mendukung rencana ekspor di mana hal ini sejalan dengan program Gerakan Dorong Ekspor (GEDor).
"Kami juga mendorong peran serta dari perbankan daerah dalam mendukung pembiayaan ekspor dengan begitu aktivitas kegiatan bisa lebih masif," katanya.
Sebelumnya, pada rapat koordinasi yang dilakukan tersebut melibatkan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, KPPBC Jayapura, Pelindo Regional 4 Jayapura, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, PT SUCOFINDO Jayapura, serta PT Semarak Dharma Timber sebagai perwakilan eksportir yang bertempat Ruang rapat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Kamis (3/7).
