Jayapura (Antara Papua) - Asosiasi perjalanan wisata Indonesia (Asita) Papua berupaya mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) yang bergerak di sektor pariwisata.
Ketua DPD Asita Papua, A U Sitepu, di Jayapura, Jumat, mengungkapkan, menyambut datangnya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), diperlukan SDM yang memiliki daya saing sehingga dalam era tersebut, tenaga asing yang masuk di Indonesia tidak mendominasi.
"Industri pariwisata di Papua harus tampil lebih professional, karena kalau MEA sudah diberlakukan maka kita tidak lagi bisa membendung masuknya tenaga kerja dari luar Papua atau pun dari luar negeri," ujarnya.
Ia pun memandang para pelaku usaha di sektor Pariwisata perlu melihat dan mempelajari industri wisata didaerah lain yang sudah maju.
"Untuk meningkatkan kualitas SDM, perlu dilakukan pelatihan bagi mereka yang bekerja di sektor pariwisata, melakukan studi banding dengan daerah di luar Papua dan juga di luar negeri. Kita tiru cara pengusaha pariwisata yang ada di Bali, apa yang mereka lakukan sehingga sektor pariwisatanya sukses," kata Sitepu.
Ditegaskannya, pemerintah daerah pun harus turut serta dalam meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata karena sektor tersebut sangat berkaitan dengan bidang-bidang lainnya.
"Menghadapi pasar bebas perlu dukungan pemerintah daerah, mendorong untuk peningkatan industri kepariwisataan kedepannya kendati pelaksanaan oleh pihak swasta," ucapnya.
Sebelumnya, Wasiok D.Siep, Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Sekda Provinsi Papua mengatakan, saat ini dengan arus globalisasi serta jumlah penduduk yang ada, dihadapkan pada MEA 2015, untuk itu diperlukan penguatan daya saing dan produktivitas, komoditas unggulan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemandirian kampung.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melakukan empat langkah strategi pengembangan ekonomi Papua, pertama, pengwilayahan komoditas unggulan, kedua, integritas tanam, petik, olah dan jual, ketiga, perubahan pola pikir sumber daya manusia, dan keempat pembangunan berkelanjutan. (*)
