Ansor dukung pemerintah desak Freeport bangun smelter

Jayapura (Antara Papua) - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Papua dan Papua Barat mendukung pemerintah pusat dan daerah agar mendesak PT Freeport Indonesia segera membangun smelter di Timika, Kabupaten Mimika, dengan harapan bisa membuka lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan.

"Pemerintah pusat dan Papua harus terus desak Freeport untuk bangun smelter, selain soal kontrak kerja yang berdasarkan pada IUPK bukan pada kontrak karya dan saham 51 persen," kata Ketua GP Ansor Papua dan Papua Barat Amir Mahmud Madubun, di Kota Jayapura, Selasa.

Dengan dibangunnya pabrik smelter di Mimika, kata dia, lapangan kerja baru akan tercipta dengan sendirinya karena akan banyak perusahaan pendukung lainnya, misalnya dibutuhkan pasokan listrik yang besar dan juga mitra perusahaan lainnya.

"Nah, ini akan menyerap pemuda-pemudi asli Papua untuk bekerja dan secara tidak langsung akan mensejahterahkan penduduk setempat khususnya dan Papua pada umumnya," katanya.

Selain itu, kata Amir, pemerintah pusat dan daerah, harus terus mendesak soal pembayaran pajak air permukaan yang mencapai Rp3,5 triliun sebagaimana keputusan pengadilan pajak di Jakarta.

"Kalau pajak ini dibayar maka Papua akan memiliki pemasukan baru dan bisa digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan yang sedang digaungkan oleh pemerintahan yang ada," katanya.

Sementara itu, terkait aksi demo yang digelar pada Senin (13/3) di halaman DPRP dan gubernurnan Papua, yang melibatkan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Provinsi Papua, wakil dari masyarakat adat serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Amir mengatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan moral GP Ansor Papua dan Papua Barat kepada pemerintah daerah dan pusat.

"Jadi, tujuan demo kemarin itu dalam rangka menyuarakan persialan yang sedang terjadi antara pemerintah dan PT Freeport. Bagi kami, mewakili masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya di Papua, Freeport harus segera menyelesaikan semua persoalan yang terjadi," ujarnya.

"Termasuk merumahkan 21 ribu karyawan di Mimika, ini bukan persoalan kecil, bukan biasa, ini bisa berimplikasi pada stabilitas keamanan di tanah Papua." katanya.

"Kita harus tekan terus dan tegas soal ini. Indonesia negara berdaulat dan tidak boleh kalah dengan PT Freeport, artinya kami tidak menghendaki Indonesia didikte dan kalah oleh mereka yang berkuasa (Freeport) lalu memainkan para karyawannya agat menjadi lokomotiv guna menekan pemerintah, kami tidak mau," sambungnya.

Pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus berani ambil tindakan agar memberikan peringatan yang kuat bahwa Indonesia tidak main-main soal ini.

"Kami di Papua bagian dari NKRI dan mendukung pemerintah Indonesia. Masalah ini jangan berlarut-larut karena belum kesepakatan antara kedua pihak, sampai hari ini kita belum lihat ada kemajuan yang berarti. Indonesia harus tegas," katanya. (*)