Wamena (Antara Papua) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise bersama tokoh adat dari Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Jayawijaya, wilayah adat Lapago atau pegunungan tengah Papua, membahas program PPPA di Jayawijaya.
"Kami secara khusus bertemu dengan tokoh adat yang ada di Lapago untuk mengajak mereka bersama-sama kami melakukan aksi sosialisasi dan advokasi mendekatkan diri pada masyarakat," kata Menteri Yohana di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya.
"Kita berusaha menyiapkan di samping ada adat yang digunakan oleh masyarakat, ada juga undang-undang yang mempunyai hukum lebih tinggi lagi di negara ini yang harus diperhatikan," sambungnya.
Sebelum bertemu dengan tokoh adat Lapago di Kantor Bupati Jayawijaya, kata dia, pihaknya pernah melakukan hal yang sama di Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan tokoh adat dari tujuh wilayah adat se-Provinsi Papua.
"Kami sudah pernah lakukan di Kabupaten Biak Numfor dan kami undang tokoh-tokoh adat dari tujuh wilayah adat untuk bertemu," katanya.
Ia ingin melihat bagaimana perspektif mereka tentang perempuan dan anak. Apalagi, pihaknya mempunyai program dan dana. Namun, mereka (tokoh adat) yang memiliki masyarakat sehingga gampang mendekati masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung WIO Kantor Bupati Jayawijaya itu dihadiri tokoh masyarakat, pimpinan daerah, tokoh perempuan, dan perwakilan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Kami mengajak mereka untuk bersama-sama dengan pemerintah, bergandeng tangan karena mengingat di Provinsi Papua, terutama di Kabupaten Jayawijaya ini masih terlihat kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi dan juga kekerasan terhadap anak-anak," katanya.
Menurut dia, beberapa kabupaten di Lapago, seperti Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Mamberamo Tengah, Senin siang, telah mendeklarasikan "kabupaten layak anak". Kementerian sangat mendukung hal itu.
"Setelah deklarasi ini jangan sampai dikatakan sudah layak anak, belum, mereka (pemerintah kabupaten) harus mengimplementasikan 24 indikator, harus dipahami oleh pimpinan daerah di kabupaten-kabupaten yang sudah me-`launching` ini untuk bisa melaksanakan indikator layak anak," katanya. (*)
