Kadiskes Papua minta UP2KP advokasi capaian imunisasi MRP

Jayapura (Antaranews Papua) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai meminta kepada Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan (UP2KP) agar mengadvokasi capaian imunisasi measles, rubella dan polio (MRP) di provinsi tersebut.

"UP2KP juga diminta untuk menanyakan komitmen dari pemerintah kabupaten khusus dibidang kesehatan terkait pelaksanaan PON XX tahun 2020," katanya di Jayapura, Minggu.

Selain itu, juga diminta menanyakan dukungan akreditasi rumah sakit dan puskesmas, memberikan peringatan terkait penggunaan dana otonomi khusus bidang kesehatan dan dana alokasi khusus, serta membuat chelist perekrutan pemenuhan tenaga kesehatanlewat pelayanan kesehatan bergerak atau tenaga kontrak.

Kepada Antara, Aloysius menjelaskan bahwa pertama melakukan advokasi tentang komitmen pemerintah daerah terhadap cakupan imunisasi campak, measles, rubella dan polio (MRP).

Karena masih ada satu bulan untuk pelaksanaan MRP yakni sejak 1-31 Desember 2018 agar supaya dituntaskan, ujarnya.

Selain melakukan advokasi terhadap imunisasi MRP tapi juga validasi data, karena sesuai data Pusdating di Pemerintah Pusat dengan daerah, tidak sama.

"Sebenarnya kita sudah kerja maksimal, mungkin yang belum imunisasi hanya beberapa anak saja, tetapi karena datanya tidak valid akhirnya seakan-akan kita ini belum mencapai cakupan, padahal kita sudah jangkau semua anak-anak di Papua," ucapnya.

Menurut Aloysius, sudah hampir 700 ribu anak di Papua sudah mendapat imunisasi MRP, kan data dari Pusdating yaitu satu juta anak berarti sisa 300 ribu anak yang belum diimunisasi MRP.

"Tapi kalau kita validasi data, bisa saja sudah tuntas atau mungkin saja tinggal sedikit anak yang belum diimunisasi MRP," ujarnya.

Jika data terkait imunisasi tersebut, kata dia, bisa saja sisa anak yang belum mendapatkam imunisasi MRP sekitar 200 ribu anak.

Selain advokasi terkait validasi data cakupan imunisasi MRP, Kepala Dinas Aloysius juga meminta kepada unit agar menanyakan komitmen dari pemerintah kabupaten khusus dibidang kesehatan terkait pelaksanaan PON XX tahun 2020.

Selanjutnya, menanyakan dukungan akreditasi rumah sakit dan puskesmas, apakah sudah ada dukungan penuh dari pemerintah daerah terkait akreditasi akreditasi rumah sakit dan puskesmas.

UP2KP juga harus memberikan warning/peringatan bahwa kemungkinan pada 2019 ini nanti ada auditor akan mengaudit pelaksanaan dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus (DAK) pelayanan kesehatan dasar maupun rumah sakit rujukan pada beberapa kabupaten sehinga mereka harus menyiapkan laporan pertanggungjawabannya.

Membuat chelist perekrutan pemenuhan tenaga kesehatan lewat pelayanan kesehatan bergerak atau tenaga kontrak sudah dilakukan atau belum.

"Hal yang perlu didatangi dalam mengadvokasi beberapa poin ini yaitu Bupati, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur Rumah Sakit," ujar mantan Kepala Puskesmas Koya ini.

Ia menambahkan, UP2KP diharapkan segera membentuk tim dan turun ke masing-masing kabupaten untuk mengadvokasi beberapa poin yang sudah diuraikan.