Jayapura (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua memprediksi masalah politik uang hingga kini masih menjadi potensi kerawanan dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
Anggota Bawaslu Provinsi Papua Ronald Manoach, di Jayapura, Jumat, mengatakan selain itu, masih ada permasalahan terkait surat pemberitahuan, integritas di tingkat bawah yakni KPPS, TPS hingga di PPD dan KPU, intimidasi kekerasan serta hal non tekhnis lainnya semisal keamanan.
"Namun terkait hal ini aparat keamanan telah menjaminnya, tidak hanya itu, kami juga sedang menggalakkan pemilu di Papua yang taat aturan," katanya.
Menurut Ronlad, pihaknya menginginkan pelaksanaan pemilu di Papua berjalan aman damai, sehingga demi menuju ke arah tersebut, semua pihak harus taat pada aturan, baik itu bawaslu maupun KPU, semuanya harus taat pada aturan.
"Selain penyelenggara pemilu, pemangku kepentingan juga merupakan bagian penting dari pengawasan partisipatif," ujarnya.
Dia menjelaskan para pemangku kepentingan ini yang nantinya bersama badan pengawas pemilu turun ke masing-masing daerahnya, mensosialisasikan apa yang sudah pernah didapat misalnya bawaslu tidak bisa sendiri mencegah terjadinya politik uang atau intimidasi kekerasan.
"Pasalnya, hal tersebut menjadi kewenangan tokoh-tokoh (pemangku kepentingan) untuk menjamin proses di TPS (tempat pemungutan suara)," katanya lagi.
Dia menambahkan pengawasan dapat maksimal karena hanya satu pengawas, untuk itu, pihaknya mengajak semua partisipan masyarakat baik sebagai pemilih, calon legislatif, petugas KPPS, pengurus partai politik untuk sama-sama dewasa dalam proses yakni taat pada aturan.
