Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana pemindahan ibukota, pemerintah akan mencari skema khusus yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yang penting anggaran kita siap. Saya sampaikan, tidak membebani APBN,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Senin.
Presiden menyatakan bahwa rencana tersebut serius dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk ekonomi, politik, hingga lingkungan.
Oleh karena itu, Presiden mulai menyinggung rencana tersebut dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang hadir dalam acara buka puasa tersebut mengatakan pemerintah akan mempercepat proses rencana pemindahan ibu kota.
“Tentunya ini akan mempercepat dari proses ini. Karena bagaimana pun proses pemindahan ibu kota baru memerlukan dukungan politik bahkan sampai dalam bentuk UU. Kajian kami minimum 40 ribu hektare, tapi kalau lebih, lebih baik,” katanya.
Intinya menurut Bambang, akan dibangun sebuah kota baru tetapi infrastruktur dan lokasinya tidak akan jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif.
“Kita membangun kota baru, tapi infrastruktur tetap dibangun tapi wilayahnya lokasinya tidak jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif. Sehingga kita tidak perlu membangun bandara baru, kalau wilayahnya di pinggir pantai tidak perlu bangun pelabuhan baru,” katanya.
Sementara terkait rencana bahwa pemindahan ibu kota tidak akan membebani APBN maka hal itu berarti bahwa akan melibatkan BUMN atau swasta.
Dengan begitu Pemerintah harus kreatif dalam menciptakan skema untuk mencari investor yang mau terlibat.
“Maksudnya tidak membebankan APBN artinya kita berusaha melibatkan peran swasta dan BUMN lebih banyak. Jadi kita harus kreatif menciptakan berbagai skema sehingga investor swasta dan BUMN mau terlibat dalam membangun kota baru tersebut,” katanya.
Bambang mengatakan, pemerintah masih
menggunakan hasil kajian untuk kebutuhan pemindahan ibu kota total kira-kira diperlukan dana Rp 480 triliun.
“Artinya yang pasti untuk infrastruktur dasar, jaringan air bersih, air limbah, kemudian jalan arteri di dalam kota itu kemungkinan APBN. Di luar itu termasuk rumah sakit, termasuk fasilitas angkutan umum dikerjakan swasta,” katanya.
Berita Terkait
Presiden Jokowi lantik Hadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR/BPN
Rabu, 21 Februari 2024 15:12
Seratusan BTS di Biak dibangun era Presiden Joko Widodo
Kamis, 11 Januari 2024 17:51
Presiden Jokowi: Biak bisa menjadi hub ekspor langsung produk perikanan
Kamis, 23 November 2023 14:37
Presiden Joko Widodo meresmikan operasional bandara Fakfak dan Nabire
Kamis, 23 November 2023 13:42
Presiden Joko Widodo buka puncak Sail Teluk Cenderawasih di Biak
Kamis, 23 November 2023 8:39
Presiden Joko Widodo menguji kepintaran siswa berhitung metode gasing STC Biak
Kamis, 23 November 2023 2:03
Presiden RI Joko Widodo salurkan bantuan pangan ke warga Kabupaten Biak Numfor
Rabu, 22 November 2023 18:10
Presiden Joko Widodo disambut meriah warga Biak Numfor
Rabu, 22 November 2023 16:27