Biak (ANTARA) - Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) Yoel Luiz Mulaid mengusulkan adanya penambahan dana otonomi khusus (otsus) bagi Provinsi Papua hingga 5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional pada 2020 untuk percepatan pemenuhan hak dasar masyarakat Papua.
"Penambahan dana Otsus Papua dari pemerintah pusat untuk mempercepat akses berbagai kebutuhan hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi warga Papua," kata Yoel Luiz Mulaid di sela-sela sosialisasi rapat dengar pendapat implementasi Otsus Papua bersama anggota MRP di Biak, Rabu.
Ia mengakui, secara umum dana Otsus Papua yang sudah dikucurkan sejak 2001 hingga saat ini masih belum maksimal menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat Papua di berbagai kampung, gunung, dan kepulauan.
Yoel Mulaid mengakui masalah kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Papua sampai saat ini masih menjadi pergumulan serius harus diterapkan bagi pemerintah daerah 29 kabupaten/kota.
Dari hasil kunjungan kerja MRP di berbagai daerah, menurut Yoel Mulaid, ada sekolah yang menjalankan kegiatan belajar mengajar hanya ditangani satu guru untuk mengajar di enam kelas setiap hari.
"Kondisi pendidikan di sekolah tertentu di tanah Papua sangat memprihatinkan karena anak-anak belum mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana masyarakat di luar Papua," katanya.
Ia mengharapkan kepala daerah sepertii bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, dan gubernur/wakil gubernur harus mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua secara konsekuen dan jujur untuk kepentingan masyarakat Papua.
"Kunjungan kerja lapangan anggota MRP ke Kabupaten Biak Numfor dalam rangka mendengar aspirasi, keluhan, saran, dan solusi dalam implementasi Otsus Papua di berbagai kabupaten/kota," ujarnya.
Kunjungan anggota MRP di Kabupaten Biak Numfor itu untuk melaksanakan dialog bersama pejabat OPD, anggota DPRD, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan, serta masyarakat berbagai kampung.
Berita Terkait
Diskominfo Mimika: Pers miliki tanggung jawab sosial kemasyarakatan
Senin, 18 November 2024 21:57
AMSI Papua harap kepolisian segera usut teror bom di Kantor Redaksi Jubi
Kamis, 17 Oktober 2024 8:13
KPU Jayapura berharap lima paslon kepala daerah hindari berita hoaks
Selasa, 24 September 2024 20:34
Kantor Berita Nasional ANTARA gelar pelatihan jurnalistik mahasiswa LPM di AHC Jakarta
Sabtu, 21 September 2024 14:43
Satgas Ops Cartenz minta warga Papua Selatan selektif menerima informasi
Minggu, 15 September 2024 18:09
Sempat protes, Sofbol Papua raih medali Perak PON XXI
Minggu, 8 September 2024 18:53
Kantor Berita ANTARA sampaikan literasi media mahasiswa USU
Minggu, 1 September 2024 14:16
Kapolres Biak minta wartawan ikut mencegah berita hoaks
Senin, 29 Juli 2024 17:31