Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan terkait pembatalan rencana penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang sebelumnya terjadwal masing-masing pada 3 Desember dan 10 Desember 2019.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pembatalan tersebut dilakukan karena keseluruhan pembiayaan anggaran untuk tahun ini telah terpenuhi sehingga pemerintah menghentikan pelelangan Surat Berharga Negara (SBN) tersebut.
“Waktu itu sudah melakukan front loading dan berdasarkan estimasi defisit akhir tahun apa yang kita lelangkan selama ini sudah memenuhi,” katanya dalam acara CEO Forum di Ritz Charlton, Jakarta, Kamis.
Ia menuturkan bahwa sumber pembiayaan APBN 2019 telah memenuhi kebutuhan pemerintah untuk menutup defisit sesuai estimasi baik melalui instrumen pembiayaan dari pasar dalam negeri atau luar negeri, serta pinjaman yang bersifat bilateral maupun multilateral.
“Seluruh estimasi untuk pembiayaan tahun ini dari seluruh pembiayaan yang sudah dilakukan dalam 11 bulan,” ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada Kamis (28/12) menyatakan bahwa pemerintah meniadakan rencana lelang pada 3 Desember dan 10 Desember 2019.
Pembatalan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana tersebut diputuskan setelah mempertimbangkan proyeksi pemenuhan target pembiayaan APBN 2019 yang bersumber dari lelang penerbitan SBN.
Dengan demikian, pemerintah melakukan lelang SUN untuk terakhir kali pada 19 November 2019 atas tujuh seri dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp23 triliun dari penawaran masuk Rp42 triliun.
Sementara itu, lelang sukuk negara atau SBSN terakhir pada 26 November 2019 atas lima seri dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp7,9 triliun dari penawaran masuk sebesar Rp19,51 triliun.
Sebelumnya, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan APBN yang sudah dilakukan hingga Oktober 2019 mencapai Rp373,37 triliun yang sebagian besar didukung dari penerbitan utang Rp384,52 triliun.
Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (Neto) sebesar Rp401,71 triliun dan pinjaman (Neto) sebesar negatif senilai Rp17,19 triliun.
Berita Terkait
Pemerintah resmi naikkan tarif PPN menjadi 11 persen
Jumat, 1 April 2022 6:56
Sri Mulyani apresiasi BRI menggarap potensi usaha ultra mikro
Rabu, 16 Februari 2022 18:26
Menkeu Sri Mulyani: Defisit APBN menurun hingga 3,29 persen pada Oktober
Selasa, 16 November 2021 13:17
Menkeu Sri Mulyani: Pengelolaan keuangan daerah belum efisien dan efektif
Senin, 13 September 2021 14:11
Menkeu Sri Mulyani sebut pemda belum optimalkan TKDD untuk pembangunan
Senin, 13 September 2021 14:00
Menkeu Sri Mulyani sebut 96,5 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan
Senin, 30 Agustus 2021 13:54
Menkeu: Dana pendidikan mencapai Rp500 triliun beberapa tahun terakhir
Rabu, 4 Agustus 2021 11:25
Pemerintah tambah dana Kartu Prakerja Rp10 triliun menjadi Rp30 triliun
Minggu, 18 Juli 2021 6:36