"Memang ada info-info bahwa bukan hanya dari dalam negeri, ada juga dari luar negeri. Ada indikasi dari perbatasan itu juga masuk. Lalu dari Filipina juga masuk melalui Maluku Utara, kemudian ke Sorong Papua Barat lalu masuk ke Papua. Banyak jalan yang mereka gunakan. Itu yang sedang kami lacak," kata Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw di Timika, Senin.
Kapolda meminta dukungan dan bantuan masyarakat setempat untuk memberitahukan kepada pihak berwajib jika mengetahui informasi adanya transaksi senpi dan amunisi agar aparat bisa mencegah hal itu sekaligus dapat mengetahui jaringan sindikasinya serta menyeret para pelaku yang terlibat ke dalam proses hukum.
Polda Papua, katanya, juga mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah senjata rakitan dari daerah Lumajang, Jawa Timur dengan kondisi yang cukup modern beberapa di antaranya sudah masuk ke wilayah Papua.
Kasus pembuatan senjata rakitan di wilayah Lumajang tersebut pernah diungkap oleh jajaran kepolisian di Polda Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Menurut Irjen Paulus, kasus penyelundupan senpi dan amunisi kepada KKB di Papua menjadi pekerjaan besar dan berat yang harus ditangani serius dengan melibatkan semua pihak terkait.
Sebab dengan memiliki senjata api dan amunisi yang memadai, KKB tidak saja terus melakukan teror penembakan untuk melawan petugas, tapi juga menikmati segala fasilitas dan kemewahan.
"Dengan memegang senjata, mereka juga ingin makan enak, ingin perempuan, ingin hidup mewah dan memiliki uang banyak. Mereka juga menekan aparat pemerintah seperti kepala-kepala desa untuk menyetor dana. Makanya kita semua perlu duduk bersama untuk melakukan evaluasi sekaligus memikirkan cara terbaik dalam menyikapi kasus ini ke depan," kata jenderal polisi bintang dua itu.
Menyinggung tentang kekuatan personel KKB Nduga pimpinan Egianus Kogoya yang selama ini terus melakukan teror penembakan terhadap petugas, Kapolda mengatakan jumlah mereka tidak seberapa besar.
"Jumlah mereka tidak banyak, makanya kita menyebut mereka sebagai kelompok yang melakukan perbuatan kriminal dan mereka bersenjata," katanya.
Meski jumlahnya tidak besar, KKB Nduga diketahui selalu memanfaatkan warga sipil terutama ibu-ibu, anak-anak dan kaum perempuan sebagai tameng ketika aparat melakukan pengejaran dan tindakan penegakan hukum terhadap kelompok tersebut.
"Itu kebiasaan mereka, mereka paksa ibu-ibu, anak-anak dan kaum perempuan untuk ikut dengan mereka untuk dijadikan tameng. Kondisi itulah yang kadang-kadang membuat kami sulit melakukan upaya hukum yang tegas kepada mereka," jelas Kapolda.
