Kepala BPBD:Pemkab Nabire diminta terima warganya yang tertahan di Manokwari

Manokwari (ANTARA) - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir meminta Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua, menerima warganya yang saat ini tertahan di Manokwari.

Ratusan warga Nabire saat ini ditampung di Asrama Balai Latihan Kerja (BLK) Manokwari. Mereka adalah penumpang KM Tidar yang kembali dari Nabire setelah pemerintah setempat melarang kapal tersebut masuk ke Pelabuhan Nabire pada Jumat (27/3).

"Kita tampung mereka di Manokwari karena pertimbangan kemanusiaan. KM Tidar saat itu tidak bisa masuk, lalu mereka dibawa kembali dan diturunkan di Manokwari," kata Derek Ampnir di Manokwari, Rabu.

Ia menyebutkan 100 lebih penumpang KM Tidar itu baru kembali dari sejumlah daerah seperti Sorong, Makassar dan beberapa daerah lain, termasuk dari Manokwari sendiri. 

"Yang punya keluarga di Manokwari mereka tinggal dengan keluarga. Sedangkan yang tidak punya keluarga kita tampung di Asrama BLK," katanya lagi.

Pemerintah Papua Barat, lanjut Ampnir, siap memfasilitasi kapal untuk kepulangan mereka, namun hal itu tergantung Pemkab Nabire. Jika Nabire bersedia membuka akses pelabuhan kapal siap diberangkatkan.

"Mereka ini saudara kita, ada keluarga yang menunggu di rumah. Mudah-mudahan ada kebijakan dari Pemkab Nabire," kata dia lagi.

Derek menyebutkan bahwa ratusan warga ber-KTP Nabire itu sudah melalui pemeriksaan kesehatan. Mereka semua dinyatakan sehat, termasuk beberapa bayi dan anak dalam rombongan itu.

Berdasar pantauan, saat ini sebagian dari para musafir itu sudah tidak berada di Asrama BLK Manokwari. Mereka nekad menembus perjalanan melalui jalur darat dengan menyewa kendaraan doble gardan.

"Kemarin sudah ada empat mobil, hari ini kabarnya sudah tiba di Nabire. Kami terpaksa sewa mobil, patungan satu orang Rp1 juta. Satu mobil hilux bisa untuk 10 orang," kata seorang warga yang enggan menyebutkan namanya.

Pada Rabu sore tadi, kata dia, akan ada rombongan lagi yang berangkat melalui jalur darat melalui Kabupaten Teluk Wondama. Hal itu terpaksa ditempuh, karena mereka putus asa dan menilai tidak ada jalan lain selain menerobos jalur Trans Papua Barat-Papua yang belum selesai dibangun tersebut.