Jayapura (ANTARA) - Kalangan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua mempertanyakan insentif selama enam bulan yang belum dibayarkan
Lauren Borotian, salah satu ASN dari Dinas Pertanian Kabupaten Keerom kepada ANTARA di Jayapura, Kamis mengatakan permasalahan yang dihadapi ASN dalam melaksanakan tugasnya di Pemkab Keerom cukup banyak dan tak ada solusi termasuk soal pembayaran insentif.
"Insentif kami dari ASN enam bulan belum dibayarkan, kemudian dalam perekrutan ASN jalur K-2, mereka juga insentifnya tidak dibayarkan," katanya.
Menurut dia, bukan saja di OPD lain yang bekerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Keerom, tapi termasuk insentif bagi tenaga kesehatan hingga kini belum dibayarkan.
"Kami memberikan waktu kepada Bupati Keerom untuk bertemu langsung dengan ASN guna menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
Ali, ASN lainnya yang enggan menyebutkan identitas lengkap beserta kantor dimana ia bekerja, mengatakan terkait itu, pada Rabu (3/6) puluhan ASN di lingkungan Pemkab Keerom, melakukan aksi spontanitas dengan mendatangi Kantor Bupati Keerom untuk mempertanyakan insentif yang hingga kini belum dibayarkan.
Menurut dia, aksi itu dilakukan di depan Halaman Kantor Bupati Keerom. Para ASN mengancam jika kedepan insentif belum lagi terbayarkan maka mereka akan memalang kantor bupati setempat.
Sementara itu, Asisten I Setda Kabupaten Keerom, Daniel Pantja Pasanda ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa soal pembayaran kinerja triwulan I, sudah siap dibayarkan. Untuk kinerja triwulan I sudah siap dibayarkan, tinggal pimpinan SKPD masing-masing menyampaikan kelengkapan berkas untuk pembayaran.
Sementara menyangkut tuntutan permintaan batas waktu pembayaran, kata dia, bukan kewenangannya untuk menjawab.
"Lantaran itu diajukan kepada pimpinan daerah yakni Bupati untuk menjawab soal batas waktu yang pemalangan kantor bupati setempat," katanya.
Berita Terkait
Pemkab Jayapura: Serapan APBD 2024 capai 78 persen
Selasa, 3 Desember 2024 23:55
Sekda Jayapura Hana minta 4.000 ASN tingkatkan kinerja pemerintah
Senin, 2 Desember 2024 9:43
Disdik Biak tunggu peraturan Mendikdasmen penempatan guru ASN di sekolah swasta
Minggu, 1 Desember 2024 18:19
Pemkab Biak berlakukan nontunai bayar gaji CPNS-PPPK
Sabtu, 30 November 2024 18:34
Pemkab Jayapura ajak warga dan aparat pemerintah membayar pajak
Sabtu, 30 November 2024 17:44
Pj Gubernur Papua: Judi online jadi pemicu KDRT
Kamis, 28 November 2024 16:46
Pemkab Mimika mulai batasi perjalanan dinas pegawai
Selasa, 26 November 2024 22:23
Pemkab Supiori alokasi bayar TPP ASN Rp12 miliar
Minggu, 17 November 2024 17:29