Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Teguh Prasetyo mengingat kontestan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 untuk tidak menjadikan kondisi pandemi COVID-19 sebagai alasan “menggoda” pemilih dengan praktik uang.
“Kondisi pandemi ini jangan digunakan untuk menggoda wong cilik untuk melakukan perbuatan yang menggiring pada pilihan politiknya,” kata Teguh Prasetyo salam rilisnya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, kondisi pandemi COVID-19 sangat berpotensi menghadirkan praktik politik dengan dalih ekonomi yang kian sulit karena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Biarlah mereka (pemilih) bebas untuk menentukan pilihan politiknya,” kata Teguh.
Selain itu, ia juga menyoroti petahana atau para kepala daerah yang berkontestasi dalam Pilkada 2020 agar benar-benar menjadi pemimpin masyarakatnya. Menurutnya sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk memastikan rakyatnya tetap sejahtera dalam kondisi apa pun, termasuk dalam masa pandemi COVID-19.
Sehingga kata dia sangat wajar jika seorang kepala daerah mengeluarkan anggaran atau program yang melepaskan rakyatnya dari lesunya ekonomi saat ini.
Namun, Teguh mewanti-wanti para petahana agar tidak menjadikan program pengentasan kemiskinan atau program pembagian subsidi sebagai komoditas kampanye.
“Jangan diklaim anggaran itu seolah-olah untuk kepentingan pencalonan demi kemenangan incumbent,” ucap Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan itu.
Ia mengatakan demokrasi merupakan alat untuk memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih bukan semata memiliki misi untuk menyejahterakan rakyatnya saja, melainkan juga pemimpin yang visioner dan bermartabat.
Oleh karena itu, Teguh berharap semua pihak termasuk kontestan Pilkada 2020 tetap menjaga demokrasi di Indonesia dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila.
Berita Terkait
Bawaslu Papua cegah politik uang masa kampanye pilkada
Kamis, 3 Oktober 2024 18:40
Pemkot Jayapura ajak masyarakat hindari politik identitas
Kamis, 26 September 2024 20:40
Paslon bupati/wabup Biak Numfor sepakati pilkada tanpa politik uang
Rabu, 25 September 2024 17:35
Bawaslu Jayapura harap pemilih pemula hindari politik uang Pilkada serentak
Kamis, 12 September 2024 17:05
Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun berpamitan ke warga
Minggu, 4 Agustus 2024 15:27
Bawaslu limpahkan kasus politik uang caleg parpol pemilu ke Gakkumdu
Rabu, 17 April 2024 19:02
Wabup minta warga Biak Numfor hindari politik uang Pemilu 2024
Kamis, 8 Februari 2024 13:31
Bawaslu Jayapura ingatkan pemilih pemula menghindari politik uang
Rabu, 20 Desember 2023 9:55