Jayapura (ANTARA) - Salah satu tokoh adat atau Ondoafi Kampung Yoka, Kota Jayapura, Titus Mebri mengklaim bahwa implementasi UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua tidak sepenuhnya gagal sebagaimana yang digaungkan oleh segelintir orang.
"Ada pihak yang menilai bahwa selama ini Otsus gagal, namun pada kenyataannya otsus tidaklah gagal, banyak bukti nyata kalau otsus berhasil merubah kesejahteraan masyarakat secara perlahan," kata Ondoafi Kampung Yoka, Titus Membri di Kota Jayapura, Selasa.
Menurut dia, lewat Otsus pembangunan di tanah Papua begitu pesat, adanya pemekaran daerah hingga memperpendek rentang kendali pemerintahan dan membuat orang-orang Papua yang ada di kampung-kampung bisa mengenyam pendidikan baik dari pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi.
Termasuk pelayanan kesehatan, dengan hadirnya sejumlah petugas kesehatan di kampung-kampung dan banyak anak-anak Papua yang kini menjadi tenaga medis, mantri, perawat hingga dokter.
Untuk itu, Titus meminta agar semua pihak saling bergandengan tangan guna mendukung keberlanjutan Otsus yang belakangan disebut Otsus jilid II di Papua.
"Mengingat Otsus selama ini telah membawa perubahan banyak bagi Papua. Kalau tidak ada Otsus dan hanya berharap pada APBD serta APBN, Papua ini akan banyak tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Itu dinilai dari segi dana, sementara dari segi keberpihakan pun akan tertinggal," katanya.
Mengenai Otsus yang sedang berlaku, Titus menyarangkan untuk dilakukan evaluasi kekurangan dan kelebihan, sehingga nantinya keberlanjutan Otsus bisa lebih maksimal dan bisa membuat orang Papua semakin maju dan tidak termarjinalkan.
"Kita harus dukung pelaksanaan Otsus, kalau dianggap gagal itu bukan Otsus-nya tapi oknum yang punya kewenangan itu, dan itu yang harus di garis bawahi serta di evaluasi," katanya.
Bahkan Titus mengklaim 12 kampung yang ada di Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua secara aklamasi telah mendukung agar Otsus Jilid II harus diperpanjang.
"Tidak ada yang menolak, kami semua mendukung, kalau ada oknum yang menolak itu secara pribadi bukan mewakili Papua. Kami ingin pembangunan, ingin maju seperti daerah lainnya," katanya.
Berita Terkait
10 organisasi perangkat daerah Pemkab Biak kelola dana Otsus Papua 2024
Rabu, 24 April 2024 12:24
Sekwan: Anggota DPRK Otsus terpilih dilantik dijadwalkan 25 Oktober
Sabtu, 13 April 2024 19:37
Pemprov Papua realisasi bayar biaya studi mahasiswa Papua Unggul Rp90 miliar
Minggu, 7 April 2024 19:37
DTI Otsus Papua 2024 untuk Biak Numfor meningkat
Sabtu, 6 April 2024 21:33
Pemkab Mimika fokuskan dana otsus wilayah pesisir dan pegunungan
Jumat, 5 April 2024 2:40
Pemkab Biak sediakan biaya kuliah mahasiswa Papua unggul Rp20 miliar
Kamis, 4 April 2024 17:41
Tokoh masyarakat apresiasi penerimaan 2.000 Bintara Polda Papua
Senin, 1 April 2024 21:27
Dinkes siapkan Puskesmas Biak Kota raih akreditasi paripurna
Sabtu, 30 Maret 2024 13:13