Anggota Komisi B DPRD Mimika Matheus Uwe Yanengga di Timika, Minggu, mengatakan PPI Pomako saat ini menjadi tempat berlabuh ratusan kapal penangkap ikan, sebagian besar berasal dari Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa.
Ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal itu kemudian langsung dimasukkan ke dalam kontainer kapal sungai untuk selanjutnya diangkut ke Surabaya dan Jakarta.
"Komisi B DPRD Mimika baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke PPI Pomako. Kami melihat kapal-kapal di sana itu sangat banyak. Apakah kapal-kapal itu ada izin dari Pemda Mimika. Kegiatan penangkapan ikan maupun pemuatan ikan dari Pelabuhan Pomako keluar mestinya memberikan kontribusi untuk mendongkrak penerimaan daerah," kata Uwe Yanengga.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu (PKB) menyebut seharusnya kekayaan alam baik perikanan maupun kehutanan di Mimika sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Ini laut kita, hutan kita, kenapa orang luar yang datang mengelola kekayaan alam kita, apalagi tidak ada PAD yang dihasilkan dari usaha itu. Kami berharap Pemkab Mimika tidak duduk manis melihat masalah ini. Jangan kita jadi penonton, lalu orang luar datang menghabiskan semua kekayaan alam kita," katanya.
Anggota DPRD Mimika lainnya Louis Paerong menyoroti kelangkaan ikan segar di pasaran Timika, meski kabupaten tersebut memiliki garis pantai yang sangat panjang dan ada ratusan kapal ikan berlabuh di PPI Pomako.
"Kita sangat sulit menemukan ikan segar dijual di pasar Timika, justru yang dijual itu ikan-ikan yang sudah lama ditangkap dan kemudian dibekukan. Pertanyaan kami, mengapa ikan hasil tangkapan kapal-kapal di Pelabuhan Pomako itu tidak dinikmati oleh masyarakat di Timika, tetapi semuanya dibawa keluar," kata Louis.
Wakil rakyat dari Perindo itu mengatakan seharusnya semua aktivitas di bidang perikanan di wilayah perairan Mimika mulai dari penangkapan, penjualan, dan pengapalan ke luar memberikan keuntungan finansial tidak saja kepada Pemda setempat tetapi juga untuk mendorong perekonomian warga lokal.
"Yang kami sayangkan, hampir semua kapal-kapal penangkap ikan di PPI Pomako itu dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa. Kami menemukan dua anomali yaitu di satu sisi kita kesulitan mendapatkan ikan segar di Timika padahal hasil ikan kita sangat melimpah diangkut ke luar daerah," ujarnya.
DPRD Mimika berencana mengundang secara khusus jajaran Dinas Perikanan setempat guna membahas temuan yang didapat saat kunjungan ke PPI Pomako tersebut.
Louis berharap ke depan Pemkab Mimika bisa melengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan agar pengoperasian PPI Pomako memberikan keuntungan bagi Pemkab Mimika.
"Fasilitas yang ada di PPI Pomako harus dimaksimalkan, tidak mungkin di sana bisa menyimpan ikan dalam kapasitas yang sangat besar kalau fasilitas cold storage-nya tidak memadai. Kalau fasilitas itu tidak ada, maka sangat tidak mungkin kapal-kapal menurunkan hasil tangkapannya di PPI Pomako," kata Louis.
Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDK Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Hariyadi Nugroho mengakui fasilitas PPI Pomako hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal lantaran masih membutuhkan penambahan sejumlah fasilitas pendukung.
PPI Pomako Timika, kata Hariyadi, sebetulnya tempat yang sangat ideal untuk melayani kebutuhan kapal dan perlengkapannya, apalagi potensi perikanan tangkap di wilayah perairan Arafura sangat besar.
Ia menyebut beberapa fasilitas pendukung yang harus dilengkapi di PPI Pomako seperti perpanjangan dermaga, penambahan kapasitas cold storage, ketersediaan SPBN khusus untuk menyediakan BBM bagi kapal-kapal nelayan maupun sarana air bersih.
Selain itu, katanya, perlu ada fasilitas pengolahan ikan di darat untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja lokal di Timika.
Hariyadi mengatakan saat ini baru tersedia cold storage untuk tempat pembekuan ikan dengan kapasitas 200 ton di PPI Pomako.
Idealnya, kata Hariyadi, fasilitas cold storage di PPI Pomako Timika bisa diperbesar kapasitasnya hingga bisa menampung sedikitnya 1.500 ton bahkan lebih, ikan hasil tangkapan nelayan.
Lantaran ketiadaan fasilitas cold storage yang memadai, kapal-kapal ikan yang berlabuh di PPI Pomako biasanya langsung memindahkan ikan hasil tangkapan mereka ke river conteiner untuk kemudian diangkut dengan kapal menuju Surabaya dan Jakarta.
"Kalau saja fasilitas cold storage di PPI Pomako memadai tentu kegiatan pengolahan ikan dan aktivitas pelayaran kapal nelayan akan lebih ramai lagi mengingat potensi perikanan di WPP 718 (kawasan perairan Arafura) sangat besar. Saya kira itu yang menjadi prioritas dikembangkan oleh Pemkab Mimika," ujarnya.
Saat ini terdapat lebih dari 900 kapal yang mengantongi izin pusat dari KKP yang berlabuh di PPI Pomako Timika. Itu belum termasuk kapal ikan yang mengantongi izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.
Sebagian besar kapal penangkap ikan yang mengantongi izin pusat itu berasal dari wilayah Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa.
