Jakarta (ANTARA) - Pegawai senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga Penasihat Wadah Pegawai KPK Nanang Farid Syam mengungkapkan alasan pengunduran dirinya dari lembaga antirasuah itu.
"Insya Allah ini kan hanya soal momentum saja, Insya Allah 16 Desember nanti pas 15 tahun saya mengabdi di KPK. Dulu saya dilantik 16 Desember 2005. Jadi, saya mengajukan kemarin itu untuk berhenti 16 Desember 2020," kata Nanang dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia juga mengatakan telah menghadap direktur-nya, yaitu Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko terkait pengunduran dirinya tersebut.
Sedangkan alasannya, ia merasa telah mencapai garis akhir bekerja di KPK, ibarat orang berlari sudah sampai tujuan.
"Kalau alasan kan bisa 1.001 alasan. Saya merasa sudah 'finish' saja, ibarat orang berlari sudah sampai tujuan. Jadi, bisa perspektif tujuan kan macam-macam. Saya merasa apa yang saya jalani sudah cukup, mungkin saya membutuhkan rel baru untuk berlari lagi," ucap Nanang.
Namun, ia tidak memungkiri alasan pengunduran dirinya itu karena perubahan yang terjadi di tubuh KPK, salah satunya revisi Undang-Undang KPK.
"Pada dasarnya kalau saya termasuk yang sejak awal mempersoalkan perubahan UU KPK itu. Jadi, 2019 akhir kita juga sudah merenung sama-sama dengan teman-teman. Kemudian kita berikhtiar setahun berjalan, ternyata saya kira ini bukan tempat saya karena mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi," ujar dia.
Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri juga membenarkan bahwa Nanang telah mengajukan pengunduran diri.
"Informasi yang terima karena membuka usaha mandiri. Harapan kami agar Mas Nanang Farid Syam tetap berada di KPK bersama para pegawai lainnya berjuang memberantas korupsi," kata Ali saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Namun, kata dia, KPK tetap menghargai jika hal tersebut menjadi pilihan yang bersangkutan.
"Namun demikian, jika hal tersebut menjadi pilihan pegawai tentu kami hargai. KPK mendorong para alumni tetap memegang nilai integritas dan menularkan sikap antikorupsi-nya di mana pun mereka berada," kata Ali.
Berita Terkait
Pemkab Jayapura-Forpak Papua kolaborasi mencegah korupsi di daerah
Selasa, 17 Desember 2024 13:47
Inspektorat Papua ajak OPD tingkatkan nilai MCP 2024
Senin, 14 Oktober 2024 21:14
KPK melakukan pengawasan 10 program strategis Pemkot Jayapura
Sabtu, 13 Juli 2024 0:18
Pemprov Papua bahas pengalihan aset bersama tiga DOB
Kamis, 11 Juli 2024 19:03
Pemkab: 63 pejabat Biak Numfor belum serahkan LHKPN ke KPK
Minggu, 2 Juni 2024 12:41
KPK minta penjabat Pemkab Biak Numfor patuhi penyampaian LHKPN
Selasa, 21 Mei 2024 19:02
Pemprov Papua ingatkan dewan kembalikan kendaraan jelang akhir masa jabatan
Senin, 20 Mei 2024 18:04
KPK: Sisa 150 mobil dinas dikuasai mantan pejabat Pemprov Papua
Senin, 20 Mei 2024 18:02