Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2012 sampai 2017.
"Hari ini, dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi untuk perkara dugaan tindak pidana terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2017," kata Plt Juru Bicara KPK Ali melalui keterangannya di Jakarta, Selasa.
Mereka yang dipanggil, yakni wiraswasta atau Direktur PT Sentosa Ultra Gasindo Prima Uu Kusnahendar, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar 2010 Saeful Akbar, Rommy Syahrial dari pihak swasta, dan pengurus CV Citra Sarana O Yogiswara.
Ali mengatakan pemeriksaan terhadap empat saksi itu digelar di Gedung KPK, Jakarta.
KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detil pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus di Kota Banjar tersebut. Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.
Kendati demikian, KPK sempat memeriksa Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih sebagai saksi sebanyak dua kali masing-masing pada Rabu (12/8) dan Kamis (12/11).
Pada pemeriksaan pertama, Ade dikonfirmasi perihal kegiatan usaha yang dikerjakan oleh pihak keluarganya.
Sementara pada pemeriksaan kedua, KPK mengonfirmasi Ade terkait dokumen-dokumen perihal catatan keuangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Berita Terkait
Jenazah Prada Ginanjar Ananda bakal dimakamkan di TMP Kota Banjar
Selasa, 16 Februari 2021 14:53
Anak Rhoma Irama dikonfirmasi pembayaran konser kampanye Pilkada Kota Banjar
Senin, 15 Februari 2021 20:08
KPK kembali panggil anak pedangdut Rhoma Irama terkait kasus PUPR Kota Banjar
Senin, 15 Februari 2021 11:50
KPK ingatkan putra pedangdut Rhoma Irama hadiri panggilan penyidik
Jumat, 15 Januari 2021 11:54
KPK panggil Sekda Kota Banjar Ade Setiana
Kamis, 8 Oktober 2020 11:39
Pemkab Jayapura-Forpak Papua kolaborasi mencegah korupsi di daerah
Selasa, 17 Desember 2024 13:47
Inspektorat Papua ajak OPD tingkatkan nilai MCP 2024
Senin, 14 Oktober 2024 21:14
KPK melakukan pengawasan 10 program strategis Pemkot Jayapura
Sabtu, 13 Juli 2024 0:18