Jakarta (ANTARA) - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menemukan ada 3.800 kasus dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam Pemilu yang semuanya telah diproses.
Rincian ini merupakan data per 30 November 2020 berdasarkan laporan Ketua Sentra Gakkumdu Ratna Dewi sejak bergulirnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"112 kasus sudah sampai tahap penyidikan. Yang paling tinggi (dikenakan) Pasal 188 dan 171, yaitu perbuatan menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Untuk lima provinsi tertinggi yang sudah penyidikan, Sulsel, Maluku Utara, Papua dan Bengkulu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta, Kamis.
Mabes Pori bersama Bawaslu dan Gakkumdu mengadakan rapat kerja nasional di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis dalam rangka persiapan akhir pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Rapat dihadiri oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersama beberapa Direktur Bareskrim serta Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.
Menurut Argo, ada beberapa poin pembahasan yang menjadi fokus Polri, Bawaslu dan Kejaksaan yang dalam hal ini tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Bawaslu yakni pada tahapan pemungutan suara antisipasi hoaks, ujaran kebencian dan mengoptimalkan kerja Sentra Gakkumdu dalam sisa tahapan kampanye dan pemungutan suara," kata Argo.
Sementara itu, kata Argo, Kabareskrim Sigit menyampaikan bahwa Polri akan melakukan antisipasi adanya tindak pidana saat tahapan masa tenang hingga penghitungan suara.
Disamping itu, upaya pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan COVID-19 di saat pelaksanaan pilkada serentak ini tetap harus berjalan dan Polri akan melaksanakannya dengan maksimal.
"Tadi Kabareskrim menekankan mengenai kotak suara dan alat lainnya harus tepat waktu dan terjaga dari hal yang tidak diinginkan," tutur Argo.
Berita Terkait
DPRD berharap pelaksanaan Pilkada Jayapura berjalan dengan baik
Kamis, 18 April 2024 17:39
KPU Biak rekrut anggota badan ad hoc PPD dan PPS pilkada serentak
Kamis, 18 April 2024 17:34
KPU: Calon Bupati Biak Numfor perseorangan butuh dukungan 10.153 KTP
Selasa, 16 April 2024 23:01
Bawaslu mulai awasi tahapan pilkada Kabupaten Biak Numfor
Selasa, 16 April 2024 13:59
KPU Papua "launching" tahapan pilkada serentak pada 26 April 2024
Senin, 15 April 2024 18:08
Disdukcapil Biak siapkan DP4 pilkada serentak 2024
Selasa, 2 April 2024 19:47
KPU sebut tahapan Pilkada Biak dimulai pada April 2024
Sabtu, 30 Maret 2024 18:41
Disdukcapil Biak gandeng kepala kampung-lurah tertibkan data warga
Jumat, 22 Maret 2024 12:04