Surabaya (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai penundaan Musyawarah Daerah Partai Demokrat Jatim tahun 2021 sebagai langkah kurang tepat.
"Penundaan yang tiba-tiba itu menurut saya kurang tepat," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Menurut dia, saat ini adalah momentum baik karena Demokrat tengah menjadi perhatian publik sejak munculnya dugaan adanya gerakan kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Sebaliknya, kalau ditunda saya khawatir justru muncul isu kontrapoduktif dan Musda tidak berjalan secara alamiah," ucap Sukowi, sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, proses alami dalam iklim demokrasi adalah pemimpin lahir dari bawah atau sesuai pilihan warga, dalam hal ini DPC se-Jatim, dan tidak ada rekayasa penunjukan dari atas (DPP).
"Tokoh muda Partai Demokrat yang banyak dibicarakan yakni Bayu Airlangga saya kira layak memimpin Demokrat Jatim, termasuk juga Emil Dardak. Soal siapa yang dipilih, itu serahkan warga Demokrat, karena pilihannya bebas," kata dia.
Pertimbangan lainnya, kata Sukowi, agenda Pemilu 2024 sudah cukup dekat sehingga perlu dipersiapkan dengan baik agar Demokrat bisa kembali berjaya kembali, baik di tingkat Jatim maupun Nasional.
"Mempertahankan kemenangan itu lebih berat daripada meraih kemenangan. Peluang Demokrat berjaya kembali saya kira cukup besar," tutur-nya.
Sebelumnya, jadwal Musda Demokrat yang akan berlangsung pada Februari 2021 mengalami penundaan dan direncanakan digelar pada September mendatang.
Alasan utama DPP yaitu banyaknya bencana di Tanah Air sehingga pengurus masih fokus membantu penanganan, terutama pascaperistiwa.
