Jayapura (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait mengingatkan pendaftaran program afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) dan afirmasi pendidikan menengah (ADEM) yang diprioritaskan bagi anak-anak Papua yang keluarganya kurang mampu jangan sampai ada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Dalam pendaftaran program ADIK-ADEM di kabupaten dan kota tidak boleh terjadi KKN. Hal demikian agar semua anak-anak Papua bisa dapat menikmati bangku pendidikan yang layak,"harap Kadis Pendidikan Christian Sohilait melalui laman daerah, Sabtu.
Kadis Pendidikan menyebut, antusiasme peserta untuk mengikuti program ADIK dan ADEM pada tahun 2021 terbilang sangat tinggi.
Dimana instansinya, menurut Christian, sangat kewalahan mengakomodir setiap peserta yang mendaftar dari kabupaten/kota se-Papua.
"Meski kuota untuk program ADIK dan ADEM masing-masing mencapai 450 orang, peminat atau pelajar yang ingin mengikuti program pada 2021 cukup tinggi,"ungkapnya.
Diakui Christian, rata-rata setiap kabupaten dan kota mengirimkan 12 orang siswa.
Namun beberapa daerah di wilayahnya yang mendaftar terbilang tinggi jumlahnya, lanjutnya, untuk Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, masing-masing jumlah pendaftarnya mencapai di atas 40-an hingga 121 orang.
Ia berharap, dalam menyikapi tingginya minat terhadap program ADIK dan ADEM diharapkan ada penambahan kuota di tahun 2022.
"Karena tingginya antusiasme terhadap program ADIK dan ADEM ini membuktikan bahwa sosialisasi yang telah kami lakukan berhasil. Dimana minat anak-anak untuk mengikuti program ADIK dan ADEM semakin meningkat dari tahun ke tahun,"ujarnya.
Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi.
