Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan TNI-Polri, tokoh agama, masyarakat, dan komunitas adat guna memperkuat penanganan keamanan di Bumi Cenderawasih ini.
Komunikasi dan koordinasi penting dilakukan, agar penanganan keamanan berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan korban jiwa.
Mengawali tahun 2023, Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menggelar Rapat Koordinasi bersama Forkopimda Papua, di Kota Jayapura, dengan membahas masalah keamanan di provinsi ini.
Ridwan mengingatkan semua kepala daerah di kabupaten dan kota agar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat guna mereduksi berbagai potensi gangguan keamanan.
Kepala daerah juga harus memberikan pelayanan prima dan menjalankan pembangunan dengan melibatkan masyarakat di daerahnya.
Pemerintah kabupaten dan kota perlu membuka ruang diskusi dan komunikasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat guna menyerap aspirasi yang menjadi kebutuhan warga daerah setempat.
Dengan begitu, masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemerintah dan pemerintah tidak dianggap cuek.
Guna mewujudkan semua itu, Pemprov juga terus memperkuat koordinasi bersama TNI-Polri untuk menangkal berita bohong atau hoaks yang belakangan ini sering meresahkan masyarakat.
Untuk memberantas berita bohong, Pemprov tidak bisa berjalan sendiri sehingga dibutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, lalu media, serta masyarakat itu sendiri.
Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat tidak mudah terprovokasi, tapi harus melakukan pengecekan terlebih dahulu atas sebuah kejadian atau opini yang muncul .
“Masyarakat harus tetap tenang atas munculnya pemberitaan, jangan mudah terprovokasi. Informasi itu memang teras atau beranda tapi harus dicek kebenarannya, agar tidak menjadi keributan,” ujar Ridwan.
Sejauh ini aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, senantiasa menggunakan pendekatan humanis ketika menangani permasalahan gangguan keamanan.
Pendekatan teritorial dengan melibatkan warga setempat selama ini juga telah merekatkan hubungan antara aparat keamanan dengan masyarakat termasuk para tokoh agama dan adat.
Oleh karena itu, ke depan pendekatan yang langsung berhubungan dan berkepentingan dengan masyarakat akan terus dilakukan.
Personel TNI dan Polri berperan besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga ketika terjadi gangguan kamtibmas, misalnya, aparat keamanan bisa segera mengatasinya dengan baik.
Menjaga Papua
Wakil Kapolda Papua Brigjen Pol. Ramdani Hidayat menyatakan menjaga Papua memang dibutuhkan koordinasi bersama. Koordinasi yang rapi membuktikan hingga kini situasi masih dapat dikendalikan, berkat kerja sama yang telah terjalin selama ini.
Selain TNI, Polda Papua juga melibatkan pemda, yakni satpol PP, pada kegiatan preventif bersama dengan skala besar serta juga melakukan razia-razia di titik tertentu.
Kerja sama tersebut dibutuhkan agar penanganan daerah Papua ke depan lebih tertata sehingga bila ada tindakan melawan hukum dapat ditindak tegas namun terukur dalam kerangka hukum.
Seperti dalam penyebaran berita hoaks, Polda Papua tidak akan tebang pilih dalam memproses pelaku penyebaran berita bohong.
Dia menegaskan akan menindak provokator hingga ke akarnya, apalagi jika provokasinya menimbulkan kekacauan. "Mereka akan dipanggil, siapa pun, pangkat apa pun," ujarnya.
Kunci tercipta keamanan
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengajak para tokoh agama bersama-sama mewujudkan Papua aman dan damai, agar tercipta situasi yang nyaman di Tanah Papua.
Para tokoh agama memiliki jemaat pada setiap tempat sehingga dapat memberikan penyampaian-penyampaian yang mengarah pada penciptaan suasana kondusif di Tanah Papua.
TNI-Polri senantiasa mengantisipasi kejadian di beberapa daerah dan adanya penyebaran berita bohong yang dapat memicu gangguan kamtibmas.
“Ini merupakan transparansi kami sehingga ke depan apa pun yang dilakukan masyarakat, (kami) juga harus tahu. Juga dalam menangani kelompok-kelompok yang masih berseberangan dengan NKRI. Ini dapat ditangani secara bersama-sama,” ujarnya.
Seluruh masyarakat harus tenang dalam menghadapi situasi tersebut serta tidak mudah terprovokasi jika ada upaya-upaya untuk menimbulkan benturan dan hasutan yang dapat menimbulkan perpecahan di Tanah Papua.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, kuncinya adalah kolaborasi antara seluruh pihak khususnya untuk kepentingan masyarakat seperti membuat pasar umat yang nantinya akan berkolaborasi dan dilaksanakan secara bergiliran di beberapa tempat.
Dari pertemuan bersama tokoh agama, diperoleh banyak saran serta masukan sehingga pihaknya selalu melibatkan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Mulai di wilayah Nduga, kami melakukan pembinaan teritorial berupa pembangunan kios serta melibatkan tokoh agama dalam kegiatan pelatihan pertolongan pertama pada korban kecelakaan,” ujarnya.
Eksistensi NKRI
Pengamat politik Papua dari Universitas Cenderawasih Diego Romario de Fretes menyatakan kunjungan Panglima TNI merupakan simbol dan penegasan eksistensi NKRI di Tanah Papua. Hal ini juga merespons gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) beberapa waktu terakhir.
Kunjungan tersebut bisa berdampak baik pada kinerja aparat keamanan khususnya TNI yang menjaga kedaulatan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi bangsa Indonesia dari berbagai gangguan.
“Sejauh ini langkah pemerintah sudah tepat dengan mengutamakan pendekatan persuasif. Menangani persoalan keamanan di Papua memang berbeda dengan cara menangani persoalan keamanan di daerah lain, mengingat sejarah politik dan pelanggaran HAM yang pernah terjadi,” katanya.
TNI-Polri diminta terus menjaga citra baiknya di masyarakat Papua. Relasi humanis yang selama ini terjalin antara anggota TNI-Polri dengan masyarakat wajib dipertahankan.
“Satu-satunya cara menyelesaikan konflik yaitu melalui sikap yang mencerminkan perdamaian,” demikian Diego.
Editor: Achmad Zaenal M
