"Pemprov Papua Pegunungan melalui dinas perkebunan akan membuka 50 hektare lahan tidur yang akan ditanami umbi-umbian," kata
Penjabat Sekda Papua Pegunungan Sumule Tumbo kepada Antara dihubungi dari Jayapura, Jumat.
Sumule mengaku, selain membuka lahan tidur Pemprov Papua Pegunungan akan bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua membantu pelaku usaha UMKM mendapat kredit yang bunganya akan dibayarkan pemprov.
Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan para pelaku usaha tidak terbebani bunga karena hanya berkewajiban membayar tagihannya sehingga usahanya dapat meningkat sekaligus meningkatkan pendapatan mereka.
"Mudah-mudahan dengan adanya program tersebut dapat memotivasi masyarakat agar lebih giat dalam berusaha sehingga kesejahteraan makin meningkat, " harap Sumule.
Ketika ditanya tentang jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin di Provinsi Papua Pegunungan, Sumule mengaku belum dapat dipastikan jumlahnya karena masih akan dilakukan pendataan.
"Untuk memastikan berapa banyak jumlah warga yang masuk dalam kategori miskin masih menunggu hasil pendataan yang akan dilakukan, " kata Sumule Tumbo.
Penjabat Sekda Papua Pegunungan itu mengakui untuk melaksanakan berbagai program termasuk pengentasan kemiskinan pihaknya masih menunggu proses pengesahan rancangan peraturan gubernur tentang APBD 2023 dari Mendagri.
Bila sudah dapat pengesahan dari Mendagri maka dilakukan penetapan oleh gubernur guna menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sehingga program tersebut dapat dilaksanakan di Papua Pegunungan.
"Kami sudah melakukan diskusi internal untuk melaksanakan kegiatan tersebut bekerjasama dengan berbagai stakeholder, " kata Sumule Tumbo.
