Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 kali berturut-turut sesuai laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua.
Penyerahan WTP ke Pemkab Jayapura diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Martuama Saragi dan diterima Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, pada Kamis (30/5).
Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo di Sentani, Kamis mengatakan hasil opini WTP ini merupakan kerja keras dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD sesuai dengan prosedur yang ada.
"Kami atas nama Penjabat Bupati Jayapura beserta seluruh jajaran mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua beserta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan memberikan opini WTP atas audit (pemeriksaan) laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023," katanya.
Menurut Penjabat Bupati, dengan adanya opini WTP tersebut bisa memberikan motivasi bagi Kabupaten Jayapura agar terus meningkatkan kinerja masing-masing.
"Hari ini (Kamis) kita kembali meraih opini WTP untuk ke 10 secara berturut-turut, ini tentunya prestasi pimpinan-pimpinan OPD semua sehingga kami berharap bahwa opini ini dapat memberikan dorongan dan juga motivasi bagi bapak ibu agar bekerja lebih baik lagi," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya akan terus berkomitmen untuk terus berupaya guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kita berusaha untuk menyelenggarakan tata kelola (pemerintahan) yang lebih baik. Namun demikian, kita tahu bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pasti selalu ada irisannya dengan pengelolaan keuangan daerah. Tentunya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengelola keuangan daerah secara akuntabel," katanya.
Dia menambahkan Pemerintah Kabupaten Jayapura terus berupaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan tata kelola pemerintahan yang baik baik itu aspek pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan.
“Kami akan mengikuti segala pedoman serta aturan pelaksanaan kegiatan yang telah diterbitkan sebagai bahan acuan bagi Pemkab Jayapura agar dapat menyiapkan laporan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi lebih baik, akuntabel, terukur dan terarah di masa yang akan datang, baik itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan,” ujarnya.
Tidak dipungkiri, kata Penjabat Bupati, masih banyak juga hambatan dan kendala yang menyangkut pengendalian internal maupun kepatuhan.
"Sehingga saat ini kami rasa bersyukur dan juga sangat berbahagia sekali atas hasil pemeriksaan BPK RI, yang mana kami dari Pemerintah Kabupaten Jayapura kembali menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang ke 10 kalinya sejak tahun 2014 hingga dan ini merupakan motivasi buat Pemerintah Kabupaten Jayapura agar terus lebih baik lagi dalam hal pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan itu turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan dan beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jayapura.
