Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua meningkatkan koordinasi guna mencegah kemiskinan ekstrem di daerah setempat.
Pemkab Jayapura menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk stakeholder atau pemangku kepentingan di daerah setempat.
Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Jumat, mengatakan permasalahan kemiskinan merupakan salah satu isu nasional dan menjadi program prioritas pemerintah pusat hingga daerah.
“Kalau ingin menurunkan kemiskinan ekstrem di Tanah Air, khususnya Kabupaten Jayapura, strateginya harus meningkatkan koordinasi antara kementerian dan lembaga,” katanya.
Menurut Siriwa, penurunan kemiskinan ekstrem harus memperoleh penanganan secara khusus yang dilakukan oleh OPD teknis di Kabupaten Jayapura.
“Kami minta OPD teknis harus membuat program yang bersinergi antara satu dan lainnya di Kabupaten Jayapura, sehingga bersama-sama mencegah atau menangani kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dia menjelaskan OPD harus berpikir atau merancang program apa yang harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat dalam menangani kemiskinan ekstrem.
“Contohnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR bisa membangun peningkatan sarana dan prasarana, seperti pelayanan air bersih, membuat kamar mandi, cuci, kakus (MCK) ataupun hal lainnya,” katanya.
Dia meyakini ketika koordinasi ditingkatkan dan terbangun baik, permasalahan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayapura dengan 139 kampung dan lima kelurahan pasti dapat diatasi.
“Kami mengutip pernyataan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin bahwa kemiskinan ekstrem bisa ditangani bahkan angkanya bisa turun menjadi nol persen ketika semua pihak bekerja bersama atau berkolaborasi dan bersinergi melalui kementerian/lembaga,” ujarnya.
Guna menurunkan kemiskinan ekstrem, Pemkab Jayapura mendapatkan dukungan dana senilai Rp5,6 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI 2024.
