Jayapura (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Jayapura, Papua, mengerahkan personel untuk menjaga keamanan pascaputusan dismissal sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayapura AKBP Umar Nasatekay melalui rilis di Sentani, Kamis, mengatakan pengamanan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan situasi tetap kondusif pascaputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami telah mengirimkan sejumlah personel untuk mengawal jalannya sidang serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Pengamanan juga dilaksanakan secara kondusif dengan jajaran kepolisian di Jakarta," katanya.
Menurut Umar, pihaknya juga meningkatkan patroli dan pemantauan di wilayah hukum Kabupaten Jayapura, guna mengantisipasi kemungkinan adanya reaksi dari berbagai pihak terhadap hasil putusan.
"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Jayapura untuk tetap menjaga situasi aman dan kondusif, apapun keputusan yang diambil, mari kita hormati dan ikuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," ujarnya.
Dia menjelaskan berbagai elemen masyarakat dan tokoh adat di Kabupaten Jayapura juga telah menyatakan kesiapan untuk ikut menjaga stabilitas keamanan pascaputusan dismissal MK.
"Tokoh-tokoh adat di Kabupaten Jayapura telah menyatakan bahwa mereka siap untuk menjaga stabilitas keamanan pada tingkat bawah," katanya lagi.
Dia mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan bersama-bersama menjaga situasi yang aman serta damai di Kabupaten Jayapura.
"Kita akan menunggu proses itu sama-sama, jadi imbauan kami mari kita jaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jayapura," ujarnya lagi.
Untuk diketahui Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas.
Sebanyak 270 perkara yang berakhir kandas tersebut terdiri dari 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah.
Amar putusan tidak dapat diterima lantaran pemohon maupun permohonannya tidak memenuhi syarat formil. Sebagian besar perkara yang tidak dapat diterima itu karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
Amar ketetapan ditarik kembali merupakan tindak lanjut dari permohonan penarikan kembali yang diajukan pemohon pada kesempatan sebelumnya. Adapun, amar ketetapan gugur karena pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang perdana tanpa alasan yang sah.
Adapun sidang tahap pembuktian terhadap 40 perkara yang dinyatakan dapat berlanjut, dijadwalkan pada 7–17 Februari 2025, dan nantinya akan diputus pada 24 Februari 2025. Berikut daftar lengkap 40 perkara sengketa Pilkada 2024 yang masih bergulir di MK:
Gubernur
1. 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)
2. 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)
3. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua)
Wali kota
1. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Banjarbaru)
2. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Palopo)
3. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Sabang)
Bupati
1.Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)
2. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Magetan)
3. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pesawaran)
4. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mimika)
5. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Aceh Timur)
6. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)
7. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman)
8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)
9. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Gorontalo Utara)
10. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman Barat)
11. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bengkulu Selatan)
12. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Empat Lawang)
13. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Banggai)
14. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bungo)
15. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Serang)
16. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Parigi Moutong)
17. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mandailing Natal)
18. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Boven Digoel)
19. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jayapura)
20. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak)
21. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak Jaya)
22. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kutai Kartanegara)
23. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Barito Utara)
24. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Siak)
25. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Berau)
26. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pamekasan)
27. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Halmahera Utara)
28. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Belu)
29. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pulau Taliabu)
30. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buton Tengah)
31. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kepulauan Talaud)
32. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mahakam Ulu)
33. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jeneponto)
34. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buru).
