Jayapura (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua meminta pihak perbankan di Tanah Papua gencar perkuat literasi keuangan digital, hal ini dilakukan guna mengurangi risiko keuangan seperti penipuan, phishing atau kejahatan siber, dan lain-lain sehingga pengembangan ekonomi digital dapat terwujud.
Kepala Bagian Pengawasan LJK OJK Papua, Yosua Rinaldy di Jayapura, Rabu mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024, indeks literasi keuangan di Papua sebesar 65,43 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 75,02 persen.
"Dengan data tersebut hal ini berarti bahwa masih banyak masyarakat Papua yang belum memahami produk keuangan digital oleh sebab itu kami berharap perbankan terus melakukan edukasi terkait keuangan digital tersebut," katanya.
Menurut Yosua, perbankan diharapkan melakukan inovasi berkaitan edukasi keuangan digital karena dengan situasi saat ini tidak bisa lagi berharap dari dana pemerintah melainkan bagaimana menghimpun dana dari masyarakat.
"Penghimpunan dana tidak bisa lagi menggunakan cara tradisional sehingga peningkatan digitalisasi keuangan ini penting dilakukan," ujarnya.
Dia menjelaskan, edukasi digitalisasi harus diperkuat dengan penguatan sarana dan literasi karena akses saranannya belum sebaik dibanding daerah lain.
"Apalagi Papua sangat luas dan ini menjadi tantangan bersama karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan literasi sehingga edukasi ini perlu dilakukan lagi," katanya.
Dia menambahkan, perbankan jangan hanya menjual produk perbankan saja melainkan bisa menjadi agen literasi keuangan digital bagi masyarakat.
