Jayapura (ANTARA) - Kementerian Hukum Papua telah menerbitkan 3.960 sertifikat Hal Kekayaan Intelektual (HKI) pada wilayah setempat untuk itu pihaknya masih terus mendorong masyarakat agar mendaftarkan guna melindungi produk, meningkatkan daya saing, dan nilai produk serta pendapatan.
Kepala Kementerian Hukum Papua Anthonius M. Ayorbaba di Jayapura, Sabtu, mengatakan 3.960 sertifikat di mana terdiri dari 536 sertifikat lalu paten, 38 usulan sertifikat lalu desain industri, sebanyak 34 dan hak cipta sebanyak 3.350 sertifikat dan indikasi grafis sebanyak dua sertifikat.
"Kami akan terus memastikan bahwa seluruh pelaku usaha di Tanah Papua akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah terhadap kekayaan intelektual," katanya lagi.
Menurut Anthonius, dengan begitu dapat mencegah peniruan dan pelanggaran, serta memberikan hak eksklusif atas produk yang dilindungi.
"Dengan memanfaatkan kekayaan intelektual pasti akan meningkatkan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga sudah pasti meningkatkan PAD di kabupaten/kota bahkan provinsi,"ujarnya.
Ia menjelaskan akan terus membangun sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah kabupaten, kota dan provinsi agar bekerja sama dalam membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mendaftarkan HAKI.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Aries Toteles mengatakan pihaknya sangat mendorong agar pelaku usaha Hasil Hutan Bukan Kayu untuk mendaftarkan merek dagang.
"Kami daftarkan yakni minyak kayu putih Farkin yang berasal dari Kabupaten Biak di mana rata-rata untuk produksi per minggu 20-30 liter dari masing anggota kelompok tani hutan. Dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha," katanya.
Sebelumnya, telah dilakukan kegiatan mobile intelectual property clinic dalam rangka hari kekayaan intelektual sedunia.
Selain itu juga pada kegiatan tersebut telah dilakukan penerimaan bukti pendaftaran merek secara simbolis oleh Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong yang bertempat di Kantor Gubernur Papua,Kota Jayapura, Papua, Sabtu (26/4).