Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua 6 Agustus 2025.
Bupati Jayapura Yunus Wonda di Sentani, Selasa, mengatakan netralitas ASN merupakan salah satu kunci utama untuk menjamin pelaksanaan PSU terlaksana sesuai aturan perundang-undangan.
"ASN harus netral, tidak boleh bermain politik praktis karena tugas utama kita yakni melayani masyarakat dengan tugas yang kita emban," katanya.
Ia meminta ASN agar tidak menunjukkan keberpihakan, baik secara terbuka maupun terselubung, termasuk melalui media sosial menjelang PSU Pilkada Papua.
"Netralitas ASN akan berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah daerah dalam mengawal proses demokrasi, karena itu diperlukan komitmen dan kesadaran," ujarnya.
Dia menjelaskan, jika ASN bersikap netral maka proses PSU berjalan baik dan masyarakat melihat pemerintah benar-benar menjaga proses demokrasi ini.
"Kami pemerintah juga terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu dan aparat keamanan untuk memastikan tahapan PSU ini berjalan sesuai jadwal," katanya lagi.
Dia berharap ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu integritas dan profesionalitas birokrasi.
Ia mengingatkan akan adanya sangsi tegas bagi aparatur yang terbukti melanggar aturan.
"Mari bersama-sama kita jaga keamanan dan kedamaian menjelang PSU Pilkada Papua pada Rabu 6 Agustus 2025, untuk masa depan Papua yang lebih baik," ujarnya lagi.
