Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengungkap adanya penyelundupan senjata untuk upaya adu domba membuat kekisruhan saat pengumuman hasil Pemilu resmi oleh KPU pada 22 Mei 2019.
"Sangat mungkin. Tuduhannya, ujung-ujungnya adalah pemerintah, ujung-ujungnya TNI-Polri menjadi korban tuduhan," jelas Moeldoko ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Senin.
Menurut Moeldoko, sejumlah senjata yang diselundupkan antara lain senjata api dengan peredam dan senjata untuk penembak runduk.
KSP menjelaskan pemerintah membuka informasi itu kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman.
Dia menjelaskan aparat keamanan saat menjaga kondisi sewaktu 22 Mei 2019 tidak menggunakan peluru tajam.
"Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," tegas Moeldoko.
Sebanyak 28 ribu personel aparat keamanan disiapkan menjaga kondisi pada 22 Mei 2019.
Moeldoko juga mengimbau masyarakat tidak perlu berkumpul unjuk rasa dan tidak membawa senjata.
Berita Terkait
Satgas Pamtas galakkan patroli hindari penyelundupan senjata api dari PNG
Rabu, 24 Mei 2023 16:03
Polsek Wamena antisipasi penyelundupan senjata api di trans Papua
Rabu, 23 Desember 2020 3:57
Polda Papua Barat gagalkan perdagangan ilegal senjata api dari Filipina
Selasa, 17 November 2020 17:12
Mabes Polri janji ungkap peredaran senjata api ilegal di Papua
Senin, 26 Oktober 2020 3:43
Polairud Polri bantu amankan wilayah perairan Papua cegah penyelundupan
Sabtu, 25 Januari 2020 21:48
Polda lacak dugaan penyelundupan senpi dan amunisi ke Papua
Senin, 13 Januari 2020 7:49
Lemkapi: Kasus perencanaan pembunuhan tokoh nasional bukan rekayasa
Rabu, 29 Mei 2019 16:38
Suksesnya pilkada serentak 2024 di perbatasan RI-PNG
Sabtu, 30 November 2024 11:14