Biak (ANTARA) - Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, Papua, telah memproses temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2017 terhadap pengelolaan anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pengembalian uang negara.
"Rekomendasi hasil audit anggaran yang dilakukan BPK sudah diproses. Sebagian ada yang telah mengembalikan setoran uang sesuai temuan auditor BPK," kata Kepala Inspektorat Biak Mahasunu S.IP di Biak, Senin.
Ia mengatakan dengan keluarnya SKTJM dari Inspektorat maka kuasa pengguna anggaran di setiap organisasi perangkat daerah harus mengembalikan anggaran sesuai rekomendasi audit BPK.
Mahasunu mengatakan ada pimpinan OPD telah menyetor kembali anggaran ke kas daerah sesuai jumlah hasil temuan BPK. "Sebagian ada pimpinan OPD yang membayar dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan. Ini patut diapresiasi adanya itikad baik mereka," kata Inspektorat Biak Mahasunu menanggapi pengembalian temuan BPK.
Mahasunu mengatakan rekomendasi BPK dalam penggunaan anggaran yang tidak tepat akan menjadi tugas Inspektorat untuk menindaklanjutinya.
Menyinggung sidang Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), menurut Mahasunu, bisa saja dilakukan Inspektorat bersama tim terkait di Kabupaten Biak Numfor dalam menuntut pengembalian anggaran yang disalahgunakan.
"Hanya saja sidang TP-TGR tidak bisa dilakukan karena ada rekanan kontraktor sebagai pekerja proyek sampai saat ini alamatnya sudah pindah dan tak jelas keberadaannya sehingga menyulitkan pihaknya dalam mendata," kata mantan asisten II Sekda Biak itu.
Berdasarkan data rekomendasi laporan keuangan hasil audit BPK tahun 2017 sejumlah OPD harus mengembalikan anggaran ke kas daerah karena ditemukan penyalagunaan dan tidak lengkapnya laporan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran mencapai miliran rupiah.*
Berita Terkait
BPK RI lakukan audit rinci laporan keuangan Pemkab Biak Numfor
Rabu, 17 April 2024 13:15
Pemkab: Pimpinan OPD Biak tidak boleh keluar daerah selama audit BPK
Minggu, 3 Maret 2024 13:11
BPK Papua menjaga situs Megalitik Tutari di Jayapura tetap lestari
Rabu, 27 September 2023 16:30
BPK Papua melibatkan 30 kelompok tari pada Numbay Creative Festival 2024
Sabtu, 23 September 2023 17:02
BPK Papua: Potensi kebudayaan harus didaftarkan sistem Dapobud
Jumat, 1 September 2023 23:33
Biak Numfor sebut sudah tindak lanjuti hasil audit BPK terhadap LKPD 60 hari
Sabtu, 3 Juni 2023 0:17
Pemkot Jayapura meraih opini WTP ke-9 kali
Selasa, 16 Mei 2023 1:14
Pemkab Jayapura meraih opini WTP dari BPK atas laporan keuangan 2022
Senin, 15 Mei 2023 19:26