Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiridi mengajak seluruh perangkat daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) menjadikan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai sarana pembelajaran dan introspeksi untuk memperkuat akuntabilitas publik di wilayah tersebut.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiridi di Jayapura, Selasa, mengatakan pemeriksaan oleh BPK merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
“Melalui pelaksanaan pemeriksaan ini, saya menegaskan agar seluruh pimpinan perangkat daerah dan BUMD memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa BPK," katanya usai melakukan pertemuan dengan BPK RI di ruang rapat Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Selasa (21/10).
Menurut Fakhiri, dukungan yang perlu diberikan kepada tim pemeriksa itu baik berupa data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan secara lengkap, tepat waktu, dan akurat.
"BPK RI Perwakilan Papua akan melakukan pemeriksaan kinerja atas desain strategis dan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan tahun anggaran 2020 hingga semester I tahun 2025, serta pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2024–2025," ujarnya.
Dia menjelaskan selain itu, BPK juga akan melaksanakan pemeriksaan kepatuhan operasional pada PT Irian Bhakti Papua dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.
“Proses audit ini jangan dianggap sebagai formalitas, tetapi langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kinerja keuangan daerah,” katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya berharap komunikasi dan koordinasi antara Pemprov Papua dan BPK Perwakilan Papua terus terjalin baik agar hasil pemeriksaan dapat memberikan nilai tambah (value for money) serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK atas dukungan dan sinerginya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
