Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Kalau suasana sudah mereda, segera lah Gubernur Papua bersama Gubernur Papua Barat datang ke Jawa Timur ketemu dengan Ibu Khofifah yang kemarin juga sudah menyampaikan permohonan maaf," ucap Tjahjo di gedung KPK, Jakarta, Kamis.
Kedatangan Tjahjo ke KPK dalam rangka rapat lintas kementerian membahas materi pencegahan tentang pemanfaatan NIK untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial.
Sebelumnya, Gubernur Khofifah telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Menurut Tjahjo, diharapkan nantinya kedatangan Gubernur Papua dan Papua Barat ke Jatim dapat berdialog dengan Gubernur Khofifah dan berdialog dengan mahasiswa Papua yang mempunyai asrama di Malang mau pun Surabaya.
"Saya kira ini masalah kita bersama, tanggung jawab bersama mari kita selesaikan. Duduk bersama dengan pikiran yang dingin dengan hati yang jernih untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang utuh," ucap Tjahjo.
Selain itu, kata dia, pelayanan publik di wilayah Papua juga harus tetap berjalan kecuali kantor DPRD yang terbakar.
"Saya kira bisa berkantor di luar staf-stafnya tetapi setidaknya layanan publik baik untuk pemda provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai di distrik, berjalan. Kami sudah meminta kepada kepala daerah untuk melarang ASN ikut turun ke jalan," ucap Tjahjo.
Berita Terkait
Politisi PDIP Tjahjo Kumolo, dari Mendagri ke Menpan RB
Rabu, 23 Oktober 2019 9:26
Mendagri berduka karena ada lagi kepala daerah terjaring OTT KPK
Rabu, 4 September 2019 22:03
Mendagri ingatkan kepala daerah tidak memberi pernyataan yang memicu emosi
Senin, 19 Agustus 2019 13:23
Mendagri bantah tuduhan politisasi dalam proses perpanjangan izin ormas FPI
Selasa, 30 Juli 2019 11:28
Mendagri tegaskan kepala daerah tidak ajukan izin dadakan ke luar negeri
Selasa, 23 Juli 2019 10:57
Wapres JK minta Mendagri efisienkan perjalanan dinas pejabat daerah
Rabu, 17 Juli 2019 14:26
Mendagri: baru pertama dalam sejarah gubernur tak mau lantik sekda
Selasa, 16 Juli 2019 17:28
Mendagri: KPU perlu terapkan e-voting pada pilkada serentak 2020
Minggu, 14 Juli 2019 21:18