Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyampaikan rasa dukanya atas penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami sedih, bagaimana pun mereka adalah mitra kami. Bagian dari Kemendagri," ujar Tjahjo ketika ditemui usai rapat terbatas di gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rabu malam.
Tjahjo mengatakan sudah berulang kali mengingatkan kepada aparatur pemerintah agar berhati-hati pada area rawan korupsi khususnya perencanaan anggaran, pendanaan proyek, dan jual beli jabatan.
Namun di sisi lain, Tjahjo mengapresiasi operasi tangkap tangan KPK yang sudah turun ke semua provinsi sampai tingkat Kabupaten dan Kota hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"KPK dalam melakukan auditnya kan sudah cukup baik dengan melibatkan bukti yang ada. Saya minta kepala daerah itu terbukalah terhadap proses penyidikan hingga persidangan," ujar dia.
Sedangkan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan adanya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebabkan sistem pemerintahan yang tidak akuntabel.
"Apakah kepala daerahnya salah, saya tidak katakan seperti itu, tapi kami mendorong kepala daerah agar lebih akuntabel, kemudian membangun sistem yang lebih bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya," ujar Akmal di Jakarta, Rabu
Akmal tidak memungkiri banyak hal menjadi penyebab, apalagi Kemendagri tidak bisa menjaga tindak-tanduk aparatur pemerintahan dari waktu ke waktu.
"Kami bosan menyampaikan agar mereka menjauhi tindak korupsi. Kami tidak bisa menjagai mereka dari waktu ke waktu," kata Akmal.
Namun, Akmal tidak mau menyalahkan personal. Ia hanya ingin mendorong langkah-langkah pencegahan melalui upaya-upaya pelayanan yang lebih akuntabel.
Menurut dia, mencegah korupsi selain meningkatkan integritas personal juga mesti dilakukan penguatan sistem.
"Kami tidak ingin menyalahi siapa-siapa tapi lebih mendorong pembenahan sistem pelayanan publiknya menurut Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik," kata Akmal.
Berita Terkait
Mendagri aktifkan jabatan Bupati Mimika Eltinus Omaleng
Senin, 4 September 2023 15:04
Mendagri minta data mahasiswa Papua penerima beasiswa otsus dilengkapi
Sabtu, 8 Juli 2023 0:29
Mendagri Tito Karnavian ungkap asal pasokan senjata api KKB Papua
Kamis, 25 Mei 2023 12:44
MRP berharap Mendagri tinjau kembali hasil keputusan panitia pemilihan
Senin, 15 Mei 2023 21:17
BI Papua sebut pasar murah salah satu cara menjaga kestabilan harga
Senin, 27 Februari 2023 19:12
Mendagri Tito minta semua pihak dukung Penjabat Bupati Jayapura
Rabu, 21 Desember 2022 14:33
Muhammad Musa'ad dilantik Pj Gubernur Papua Barat Daya
Jumat, 9 Desember 2022 18:30
Tito sebut pelantikan Penjabat Gubernur Ribka Haluk pengarusutamaan kesetaraan gender di Papua
Jumat, 11 November 2022 14:07