Jayapura (ANTARA) - Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay Jayapura mendorong penyiapan teknologi serta sumber daya manusia dalam wacana penerapan kebijakan Kampus Merdeka yang belum lama ini dicanangkan melalui lima peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sebagai payung hukumnya.
Jhon Agustinus Ketua STIE Port Numbay kepada ANTARA di Jayapura, Rabu, mengatakan pada prinsipnya perguruan tinggi di Papua jika diterapkan Kampus Merdeka sudah siap, namun perlu diperhatikan kesiapan teknologi dan sumber daya manusia yang masih belum memadai.
"Misalnya teknologi, dengan adanya Kampus Merdeka maka dengan 20 SKS yang diminta Mendikbud tersebut harus menjalin nota kesepahaman dengan organisasi-organisasi dalam hal ini institusi apa yang bisa menampung mahasiswa untuk magang dan bekerja," katanya.
Menurut Jhon, tantangan yang dapat dianalisis adalah sulit dicapai oleh perguruan tinggi papan tengah, apalagi papan bawah dalam program magang bagi mahasiswa, jika pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tidak bersinergi dengan kementerian terkait, misal Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan lain sebagainya.
"Beberapa Memorandum of Understanding (MoU) bersama perusahaan untuk menerima mahasiswa magang, belum banyak industri yang melaksanakan, di mana perlu peranan pemerintah sebagai mediator, sehingga adanya keputusan bersama antar-menteri," ujarnya.
Dia menjelaskan perlu ada kesiapan perguruan tinggi dengan dunia industri untuk bisa melakukan kolaborasi "link and match" di mana satu hal yang perlu diperhatikan juga yakni kondisi wilayah geografis serta kondisi riil perguruan tinggi swasta (PTS) yang sangat lemah sarana dan prasarana, juga lemah sumber daya manusianya.
"Terutama PTS yang ada di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), dan Indonesia Timur, tidak sama dengan PTS besar dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Jawa," katanya lagi.
Dia menambahkan meskipun demikian, perguruan tinggi memandang ini terobosan yang baik, karena harapannya, mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan.
