Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengharapkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah tersebut dapat bertahan di tengah pandemi corona virus (COVID-19) melalui sejumlah stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah pusat maupun daerah.
Asisten Bidang Kesejahteraan dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa di Manokwari, Kamis, mengutarakan pemerintah pusat dan Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan fiskal maupun moneter dalam menyikapi bencana non alam ini.
Pemprov menginginkan pelaku usaha di Papua Barat dapat memanfaatkan kebijakan stimulus tersebut yang diantaranya mencakup relaksasi perpajakan hingga pembayaran angsuran kredit perbankan.
"Intinya kami berharap para pelaku usaha di Papua Barat tetap survive. Kalau dalam keadaan normal bisa melaju dengan kecepatan 100 persen, tapi di tengah pandemi ini bisa bertahan di 50 hingga 60 persen," kata Werinussa.
Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, lanjut Werinussa, juga telah menyiapkan dana bantuan sebagai stimulus untuk memperkuat daya tahan pelaku usaha kecil dan menengah.
"Saat ini dinas teknis sedang mengumpulkan data. Semua harus berbasis data bantuan yang disalurkan pemerintah baik pusat maupun daerah tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Stepanus Selang mengatakan, penyebaran virus corona di Indonesia membawa dampak cukup serius terhadap UMKM, termasuk di Papua Barat.
Stepanus memperkirakan, omzet UMKM di provinsi ini berkurang antara 70 hingga 80 persen sejak seluruh daerah menerapkan status siaga dan tanggap darurat COVID-19.
Ia mengharapkan program stimulus yang sedang dirumuskan ini dapat membantu meringankan para pedagang kecil dan menengah.
"Kita juga sedang menghimpun data dari kabupaten dan kota, sekaligus menunggu proses realokasi APBD Papua Barat. Mudah-mudahan berjalan lancar," katanya.
Ia menyebutkan bahwa program serupa akan didorong di kabupaten/kota. Pihaknya berupaya agar program ini terealisasi secara merata.
"Kami berharap provinsi dan kabupaten/kota bersinergi, maka data sangat penting agar tidak tumpang tindih. Jangan sampai ada UMKM yang sudah dapat dari kabupaten, dia dapat juga dari provinsi. Meskipun nilainya tidak besar, namun kami berharap merata," katanya.
Berita Terkait
Raker LLDIKTI XIV sebut 13.760 mahasiswa Papua terima beasiswa pendidikan
Senin, 22 April 2024 18:23
Pemkab Jayapura-Pemprov Jabar kerja sama pelayanan digital pegawai
Minggu, 31 Maret 2024 10:46
PLN beri penerangan 177 pelanggan di Papua dan Papua Barat
Kamis, 14 Maret 2024 12:29
Pemkab Jayapura tetapkan 25 kampung prioritas penanganan stunting 2024
Rabu, 28 Februari 2024 16:20
Bulog: Baru 24 persen beras bantuan pangan tersalurkan di Papua
Jumat, 23 Februari 2024 2:51
PUPR Mimika telah aliri air bersih Distrik Mimika Barat Jauh
Kamis, 22 Februari 2024 17:15
Pemkot Jayapura: Keberadaan pers sangat strategis di berbagai aspek
Jumat, 9 Februari 2024 13:36
Perum Bulog: Baru 10 persen KPM menerima bansos beras di Tanah Papua
Senin, 5 Februari 2024 18:56